Tim 9 Meukarya Aceh Bahas Peta Perencanaan Strategis Bersama DPR Aceh

Banda Aceh - Tim Sembilan Meukarya Aceh dalam upaya melengkapi informasi dan isu strategis terkait dengan pembangunan di Aceh melakukan pertemuan dengan ketua DPR Aceh pada hari Jum’at, 21 Mei 2021 bertempat di ruang rapat rumah jabatan Ketua DPR Aceh dari tim Meukarya Aceh dihadiri oleh Sembilan anggota tim yang terdiri dari BPKP, BPK, BI, OJK, BPS, DJBC, DJPb, DJP dan DJKN Aceh.

Adapun isu yang menjadi topik pembahasan adalah menyangkut peta perencanaan strategis komprehensif yang harus dimiliki oleh pemerintah Aceh sebagai dasar untuk melakukan pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Peta program strategis tersebut harus dibuat dengan melibatkan asosiasi yang ahli dibidangnya termasuk pihak yang ada di Jakarta atau dari luar negeri agar potensi permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam membangun Aceh kedepan benar – bener teranalisis dengan baik dan komprehensif sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpin kedepan tidak menjadi masalah dalam mewujudkan cita – cita mensejahterkan rakyat Aceh dengan sumber daya yang ada di daerah, pusat maupun dari kalangan swasta dan luar negeri.

Usulan tersebut dimunculkan karena, dalam membangun Aceh saat ini tidak memiliki peta program strategis tersebut sehingga kita tidak memiliki guide yang benar dengan dukungan data – data serta analisa yang komprehensif sehingga pelaksanaan pembangunan yang ada saat ini tidak menuju kepada tujuan dan kebutuhan yang sesungguhnya di tengah – tengah masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tersebut masing  - masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi sesuai tupoksi masing – masing untuk mendukung pembanguan di Aceh yang belum maksimal dan memanfaatkan semua resources yang ada.

Atas usulan tersebut, ketua DPR Aceh sangat respect sekaligus berkomitmen untuk membahas di lingkungan DPRA yang selanjutnya secara teknis akan dikomunikasikan lagi dengan tim meukarya. Selanjutnya akan di wujukan dalam kebijakan, perencanaan dan aksi baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif sehingga akan menjadi landasan hukum serta dasar pembangunan Aceh kedepan.

Ketua DPRA juga berharap pertemuan seperti ini agar terus dilakukan dan juga meminta kepada Tim Meukarya untuk membuka pintu bagi DPRA untuk berkomunikasi dan mendapat edukasi dari instansi tim meukarya agar pemahaman mengenai pembangunan sektor ekonomi, sosial dan pelayanan publik akan lebih baik bagi anggota DPRA dalam ikut merencanakan dan mengawal pembangunan di wilayah Aceh.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)