Tren TPK Meningkat, BPKP dan Polda Aceh Gencarkan Pengawasan di Aceh

Banda Aceh (19/2) – Dalam rangka pencegahan praktik korupsi di wilayah Aceh, Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi, Ambal Riyanto dan IPP, Arzad mengadakan rapat koordinasi dengan Kapolda Aceh, Wahyu Widada yang didampingi oleh Irwasda, Marzuki Ali Basyah dan pejabat pendukung lainnya. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kapolda Aceh pada hari Jumat, 19 Februari 2021.

Pada pertemuan ini, ada tiga topik penting yang menjadi bahasan, pertama mengenai sinergi dan kolaborasi penanganan kasus – kasus tindak pidana korupsi yang trennya terus meningkat di Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kedua, mengenai isu – isu strategis menyangkut program kegiatan strategis di wilayah Aceh terutama pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan proyek strategis yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan dan konektivitas wilayah Aceh.

Ketiga, menyangkut kegiatan terkait penanganan Covid-19 mulai dari bidang kesehatan, bidang jaring pengaman sosial dan progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran besar, tingkat kompleksitas yang tinggi dan menyasar masyarakat Aceh secara luas.

Di pertemuan tersebut juga membahas persoalan pengawasan atas vaksinasi di wilayah Aceh yang masih berada dalam tataran rendah. Sehingga memerlukan dukungan pihak kepolisian agar terjadi peningkatan pencapaian target di lapangan.

Semua topik tersebut dibahas antara Kapolda Aceh beserta Tim dengan Tim BPKP Aceh yang selanjutnya akan diformulasikan secara teknis oleh tim teknis Polda Aceh dan BPKP yang juga akan didukung oleh MoU antara kedua pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Rapat koordinasi ini dirasa konstruktif yang selanjutnya kedua pihak bersepakat untuk melakukan koordinasi secara rutinitas dengan melibatkan instansi vertikal lainnya untuk didengar pemikiran dan masukannya yang nanti akan dikompilasi menjadi masukan untuk pemerintah Aceh untuk menjadi perbaikan atas pembangunan Provinsi Aceh.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)