Video Conference Pendataan UMKM Terdampak Covid-19

Menindaklanjuti pasal 25 ayat 1-3 PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atas stabilitas nasional dan/atau stabilitas sistem yang terdampak Covid-19, Kepala BPKP Aceh melangsungkan video conference bertajuk “pendataan UMKM Terdampak Covid-19”.

Adapun topik yang menjadi bahasan dalam video conference adalah menyangkut mengenai pendataan unit usaha mikro yang sangat dibutuhkan presiden untuk memenuhi target 12 Juta unit usaha mikro yang akan mendapat bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Pada acara tersebut Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya memberikan paparan dan arahan mulai kebijakan ditingkat pusat, syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk pengusulan sebagai unit mikro yang menjadi sasaran serta progres data yang sudah dipunyai Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Aceh dengan persoalan – persoalan yang perlu menjadi perhatian utama.

Indra juga memberi dorongan dan motivasi kepada pihak terkait untuk bekerja secara kolaboratif, sinergi dan berorientasi pada hasil dengan mempertimbangkan batas waktu yang sudah ditetapkan minimal sebelum tanggal 17 Agustus 2020 dimana pada tanggal tersebut Presiden akan me-launching sebagai momentum pemberian bantuan kepada unit usaha kecil dan menengah tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dr. Wildan pada saat memberikan sambutan dan arahan sangat berterimkasih dan mengapresiasi atas inisiatif Indra dan juga ikut mendorong semua pihak terkait untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan BPKP dan Kementerian Koperasi dan UKM agar momentum pemberian modal kerja ini dapat menjadi kesempatan emas untuk dimanfaatkan.

Dalam vicon seluruh peserta Kab/Kota diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan diberi substansi pembahasan yang akan menjadi catatan untuk diselesaikan tingkat provinsi maupun usulan kepada pusat.

 

(Kominfo Perwakilan  BPKP Aceh)