Dialog Interaktif Cegah Maladministrasi BLT-DD bersama RRI dan KPK

Selain pihak BPKP Aceh, turut menjadi narasumber Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Aceh, Agus Priyanto dan Keuchik Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Acara dialog interaktif dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting. Dalam kegiatan tersebut, dibahas agar pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial sebanyak enam jenis bantuan dilakukan secara transparan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tumpang tindih.

Pertanyaan dari masyarakat kebanyakan menanyakan tentang sasaran dan kelayakan penerima bantuan sosial berbagai jenis yang telah dijelaskan diawal. “penetapan bantuan BLT DD berdasarkan Musyawarah desa yang dihadiri aparat desa dan tokoh - tokoh masyarakat, sehingga penerima bantuan ditujukan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19” ujar Amir. “Untuk itu silahkan masyarakat mengajukan permohonan dan selanjutnya dibawa ke musyawarah desa untuk dipastikan kelayakan penerimanya” sambung Amir.

Dalam hal ini, Amir menekankan bahwasanya tugas BPKP ialah mendampingi, mereviu melaksanakan audit untuk memastikan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

Agus juga menegaskan bahw tugas KPK ialah memastikan bahwa dalam eksekusi penyaluran bantuan sosial dilapangan tidak terjadi penyalahgunaan.

Dialog ditutup dengan statement dari Keuchik Blang Cut, Ia menyampaikan harapannya supaya peraturan terkait penyaluran bantuan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mudah berubah – ubah sehingga menimbulkan kebingungan.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)