Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pelatihan Bersama KPK, Polri dan Kejagung di Wilayah Kalteng
08 Maret 2013 18:39:34 / kalteng_penulis / dibaca: 2588 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 Maret 2013.

Swiss Bel Hotel Danum, Palangkaraya, menjadi tempat diselenggarakannya Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 5-9 Maret 2013. Pelatihan bersama ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Peserta pelatihan bersama terdiri dari 72 Jaksa di Lingkungan Kejaksaan Tinggi/Negeri, 72 Perwira Kepolisian di Lingkungan Polda/Polres, 5 Ketua Tim Senior Perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah dan 5 Auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, dan dibagi dalam dua kelas (kelas A dan kelas B).

 

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Eddy Mulyadi Soepardi, C. Fr. A.  menjadi narasumber dengan materi "Peran Forensic Audit Dalam mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi". Dalam pemaparannya, Eddy Mulyadi mengungkapkan bahwa unsur TPK dalam UU 31/1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3 antara lain adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara perlu suatu proses audit investigatif yang cermat, independen, objektif dan professional.  

 

Peran para Ahli dalam penanganan TPK terutama dalam membantu pembuktian ke dua unsur tersebut di atas dijelaskan oleh Drs. Siswo Sujanto, DEA. Siswo Sujanto memaparkan materi  “Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungannya dalam Tindak Pidana Korupsi”. Materi ini pernah disampaikan dalam Workshop "Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya dalam Tindak Pidana Korupsi" yang diselenggarakan oleh KPK di Jakarta tanggal 11 Desember 2007.

 

Dalam paparannya, Siswo Sujanto menerangkan bahwa dalam suatu kasus korupsi, misalnya, seorang Ahli di bidang keuangan negara, dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa memang telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara. Ahli dimaksud, di samping mampu membuktikan terjadinya kerugian Negara karena perbuatan melawan hukum seorang tersangka, juga harus mampu, bilamana diperlukan, menciptakan formula yang dapat membimbing penyidik untuk menetapkan besaran kerugian yang mungkin terjadi.

 

Selanjutnya untuk memperoleh kepastian tentang besaran kerugian Negara yang akan ditetapkan dalam tuntutan, penyidik  kemudian dapat meminta bantuan praktisi di bidang audit agar penghitungannya dapat dilakukan lebih cermat.

 

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP secara khusus telah menyiapkan diri untuk membantu pemberantasan korupsi dengan membentuk Deputi Bidang Investigasi yang salah satu tugasnya adalah membantu penyidik menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara.

 

Untuk mengatur kerjasama penanganan kasus, BPKP telah menjalin MoU dengan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan PPATK. Dalam kerjasama tersebut diatur bahwa BPKP akan melakukan audit investigasi untuk kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan untuk kasus yang sudah dalam tahap penyidikan BPKP akan membantu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Sesuai prosedur di BPKP, penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah penyidik menemukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. 

 

Tugas membantu penyidik dalam pemberantasan korupsi juga menjadi tugas auditor lainnya seperti BPK, Inspektorat Jenderal K/L, Inspektorat Pemerintah Daerah, dan Akuntan Publik. Auditor tersebut harus bekerja independen dan profesional dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara. Penentuan besarnya nilai kerugian keuangan negara diperoleh melalui proses audit sesuai keyakinan auditor berdasarkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan material.

 

Dalam memperoleh keyakinan tersebut auditor menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit, yakni dengan memeriksa fisik (Physical Examination); meminta konfirmasi (Confirmation); memeriksa dokumen (Documentation); melakukan reviu analitikal (Analytical Review); meminta informasi lisan atau tertulis dari Auditan (Inquires of  the Auditee); menghitung kembali (Reperformance); dan melakukan Observasi (Observation).

 

Bukti audit tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai kertas kerja audit. Berdasarkan kertas kerja  audit tersebut, auditor selanjutnya menyusun laporan hasil audit untuk menyatakan pendapatnya. Setelah diperoleh hasil audit selanjutnya auditor akan memperkuat pemberkasan kasus dalam bentuk pemberian keterangan ahli kepada penyidik. Keterangan ahli dan Laporan Hasil Audit Investigatif/Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini nantinya harus dipertahankan di muka hakim pada sidang TPK.

 

Korupsi dengan berbagai modus berujung pada financial transaction yang akan dimanfaatkan untuk keuntungan seseorang/kelompok orang/organisasi. Modus korupsi dalam bidang financial cukup rumit. Sebagai contoh, pengungkapan kasus BLBI yang melibatkan transaksi keuangan trilyunan rupiah, rekayasa keuangan dan akuntansi memerlukan kompetensi keahlian auditor yang tinggi. Peran auditor sangat penting untuk mengungkap kasus dan melaporkannya dalam narasi yang dapat dipahami penegak hukum dengan mudah. 

 

Auditor bukan satu-satunya pihak yang menentukan keberhasilan pengungkapan kasus korupsi namun  kehadiran auditor dalam memberikan keyakinan kepada hakim memiliki arti penting. Hal ini dikarenakan kehadiran auditor sebagai ahli di bidang audit dan akuntansi diperlukan untuk membuktikan ada/tidaknya unsur kerugian keuangan negara. Selain itu sikap auditor yang independen, objektif, dan profesional dapat membantu menerangkan/memperjelas  suatu perkara.

 

Masalahnya, setelah ditemukan kerugian keuangan Negara dan pelaku dihukum, apa tindakan selanjutnya untuk mengembalikan aset hasil korupsi? Pemerintah saat ini belum memberikan tugas secara khusus kepada auditor pemerintah seperti  BPKP untuk membantu menghitung, melacak dan mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat korupsi. Pelacakan hasil korupsi belum melibatkan BPKP sehingga manfaat pemberantasan korupsi berupa pengembalian kerugian Negara secara cepat dan tepat jumlah (recovery asset) belum terpenuhi.

 

Adapun acara pelatihan bersama ini telah dibuka oleh Ketua KPK, Abraham Samad, dan juga langsung dihadiri Kapolri, Timur Pradopo, dan Jaksa Agung, Basrief Arief, serta Staff Ahli UKP4, Yunus Husein.

(Humas BPKP Kalteng)(d)



Share      

Berita Terkait:

02 Desember 2014 22:14:05 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP bersama KPK Evaluasi Program Antikorupsi di Jawa Tengah
28 Nopember 2014 09:45:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK-BPKP Bengkulu Selenggarakan Semiloka Korsupgah
24 Nopember 2014 11:36:05 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Gubernur Jambi Minta Aparatnya Perbaiki Celah Timbulnya Korupsi
21 Nopember 2014 14:20:40 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perkuat Koordinasi dengan APH, BPKP Sumut Gelar Sarasehan Pengawasan
14 Nopember 2014 17:49:39 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Dengan Korsupgah, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Menjadi Tertata