Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
20 Pebruari 2013 15:36:37 / tanti / dibaca: 1515 kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. BPKP melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

 

Melalui PermenPAN dan RB No. 1 Tahun2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pemerintah mengajak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian reformasi birokrasi secara mandiri. PMPRB ini berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan. Seiring dengan perkembangan penilaian reformasi birokrasi tersebut, BPKP mengadakan Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online bagi asesor di lingkungan BPKP. (19/2/13)

 

Workshop dengan pengarahan awal oleh Inspektur BPKP, Harry Setiady ini, diikuti oleh asesor dari ke-Sesma-an, ke-Deputi-an, serta asesor Unit Koordinator. Dalam arahannya, Harry Setiady menjelaskan bahwa dalam mengembangkan reformasi birokrasi, merupakan proses yang never ending story, selalu ada perbaikan. Misalnya perlu adanya asesmen terlebih dahulu sebelum penuangan tim dalam surat keputusan, sehingga diharapkan terbentuk adanya tim building yang tangguh. Hal ini penting karena tim reformasi birokrasi mempunyai peranan yang sangat strategis.

 

Hadir pula dalam workshop tersebut, narasumber dari Kementerian PAN dan RB yang memaparkan tentang komponen-komponen dalam PMPRB online. Secara garis besar dijelaskan bahwa  dalam penilaian PMPRB online ini terdapat dua kompunen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hasil dari penilaian komponen-komponen tersebut, selanjutnya disahkan menjadi draft kertas kerja PMPRB Online Unit Kerja. Draft tersebut kemudian disampaikan Asesor unit kerja untuk diverifikasi oleh Koordinator Asesor pada forum yang disebut sebagai Panel 1. Demikian dilakukan secara berjenjang sampai dengan Panel 3, dimana hasil akhir asesmen sudah bisa dikirimkan oleh Koordinator Asesmen kepada Kementerian PAN dan RB.

(Humas BPKP Pusat/RT-Edy)



Share      

Berita Terkait:

30 Maret 2015 14:51:07 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur Sultra
25 Maret 2015 14:29:25 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Ardan: BPKP Beri Kontribusi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan
23 Pebruari 2015 08:48:04 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Gubernur Sumsel Minta BPKP Kawal Program Strategis Daerahnya
03 Pebruari 2015 12:32:34 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Disela Kesibukannya, Gubernur Kalsel Terima Laporan Hasil Pengawasan 2014
11 September 2014 14:17:43 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Terkait SAP Berbasis Akrual, Akademisi Harapkan Kontribusi BPKP