Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
20 Pebruari 2013 15:36:37 / tanti / dibaca: 1319 kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. BPKP melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

 

Melalui PermenPAN dan RB No. 1 Tahun2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pemerintah mengajak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian reformasi birokrasi secara mandiri. PMPRB ini berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan. Seiring dengan perkembangan penilaian reformasi birokrasi tersebut, BPKP mengadakan Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online bagi asesor di lingkungan BPKP. (19/2/13)

 

Workshop dengan pengarahan awal oleh Inspektur BPKP, Harry Setiady ini, diikuti oleh asesor dari ke-Sesma-an, ke-Deputi-an, serta asesor Unit Koordinator. Dalam arahannya, Harry Setiady menjelaskan bahwa dalam mengembangkan reformasi birokrasi, merupakan proses yang never ending story, selalu ada perbaikan. Misalnya perlu adanya asesmen terlebih dahulu sebelum penuangan tim dalam surat keputusan, sehingga diharapkan terbentuk adanya tim building yang tangguh. Hal ini penting karena tim reformasi birokrasi mempunyai peranan yang sangat strategis.

 

Hadir pula dalam workshop tersebut, narasumber dari Kementerian PAN dan RB yang memaparkan tentang komponen-komponen dalam PMPRB online. Secara garis besar dijelaskan bahwa  dalam penilaian PMPRB online ini terdapat dua kompunen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hasil dari penilaian komponen-komponen tersebut, selanjutnya disahkan menjadi draft kertas kerja PMPRB Online Unit Kerja. Draft tersebut kemudian disampaikan Asesor unit kerja untuk diverifikasi oleh Koordinator Asesor pada forum yang disebut sebagai Panel 1. Demikian dilakukan secara berjenjang sampai dengan Panel 3, dimana hasil akhir asesmen sudah bisa dikirimkan oleh Koordinator Asesmen kepada Kementerian PAN dan RB.

(Humas BPKP Pusat/RT-Edy)



Share      

Berita Terkait:

11 September 2014 14:17:43 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Terkait SAP Berbasis Akrual, Akademisi Harapkan Kontribusi BPKP
02 Juli 2014 11:18:01 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Penyebab Temuan BPK: Lemahnya GCG dan Pengendalian Intern!
30 Juni 2014 21:24:15 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
BPKP Diminta Audit Dana Community Development PT TPL (Tbk)
01 Mei 2014 22:10:05 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Wabup Langkat Apresiasi Peran BPKP
21 April 2014 09:36:06 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
BPKP Sumut Dorong Percepatan KEK Sei Mangke