Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Bimtek Pengelolaan BMD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
19 Desember 2012 18:51:13 / jambi1 / dibaca: 2486 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

 

“Bimtek Pengelolaan BMD ini sebagai bentuk komitmen Pemda untuk memperbaiki tata kelola BMD dan menambah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di masing-masing SKPD pada Pemkab Tanjung Jabung Barat”, ungkap Bupati Tanjung Jabung Barat dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Wakilnya, Katamso.

 

Kuala Tungkal (13/12) -Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat  menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Bimtek ini diselenggarakan di Aula Hotel Ar-Riyadh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan diikuti oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bertindak sebagai narasumber dari tim Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, M. Fitra Muktiarsyah dan Eni Wahyuliza.

 

Bimtek Pengelolaan BMD ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan memberikan Transfer of Knowledge kepada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dalam rangka tertib administrasi untuk mencapai pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel. Sehingga, untuk tahun berikutnya diharapkan ada peningkatan opini atas laporan keuangan daerah pada Pemkab Tanjung Jabung Barat.

 

Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat yang dibacakan oleh Wakilnya mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi atas kerjasama dan kesediaan menjadi narasumber dalam Bimtek Pengelolaan BMD ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada tim narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi atas kerjasama yang baik dan kesediaan sebagai narasumber dalam pelaksanaan Bimtek Pengelolaan BMD di Kabupaten Tanjabbar. Kami mengharapkan para peserta bimtek untuk mengikuti secara cermat dan bertanggungjawab. Kegiatan ini akan bermanfaat dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Tanjabbar", ungkapnya.

 

Bupati dalam sambutan tertulisnya juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam rangka pengelolaan BMD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti kurangnya pemahaman Pengurus dan Penyimpan Barang di SKPD, banyaknya aset daerah yang belum diketahui keberadaannya namun tercatat dalam daftar inventaris barang. Terdapat beberapa SKPD yang belum melaksanakan rekonsiliasi dengan bidang Aset DPPKAD, dan belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan BMD sehingga menyebabkan selisih pencatatan antara Bidang Aset DPPKAD dengan SKPD.

 

Katamso mengungkapkan, “Jangan berharap LKPD memperoleh Opini WTP apabila Laporan Keuangan yang disusun SKPD belum WTP. Untuk itu, harus diawali dengan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang andal dan sesuai aturan yang berlaku”.

(Humas BPKP Jambi)



Share      

Berita Terkait:

03 September 2014 08:59:23 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Percepat Implementasi Basis Akrual, Pemkab Tator Minta Bantuan BPKP
02 September 2014 16:08:24 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP dan APIP Sumbar Bahas Temuan BPK
02 September 2014 15:27:58 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sekretaris Utama BPKP: Jadikan Bekerja Sebagai Sarana Kita Beramal!
01 September 2014 09:30:49 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peroleh Kembali Opini WDP, Walikota Sorong Kunjungi BPKP
28 Agustus 2014 05:58:40 / saifullah / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Optimis Hadapi Era Basis Akrual