Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penyerahan Dokumen Pemenuhan Persyaratan PPK-BLUD UPTD Akper Prov. Kaltim
13 Nopember 2012 22:05:07 / kaltim1 / dibaca: 5112 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, M. Bahdin mengatakan bahwa sejalan dengan pergeseran paradigma UPTD sebagai layanan publik menjadi UPT sebagai layanan publik yang berorientasi pasar maka UPTD Akademi Keperawatan harus dikelola secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi.

 

Akademi KeperawatanHal tersebut dikatakan oleh Kepala Perwakilan dalam acara  Penyerahan dokumen pemenuhan persyaratan PPK BLUD Akademi Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur  di ruang rapat kantor UPTD Akademi Keperawatan. (13/112012). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, M. Bahdin kepada Kepala UPTD,  Achmad Saubani, S.Sit, Msi selaku Kepala UPTD Akademi Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur.

 

Dalam sambutannya Kepala UPTD mengatakan bahwa menjadi BLUD bukan berarti  bebas dari korupsi, justru peluang untuk korupsi  lebih besar. Untuk itu dibutuhkan komitmen kita semua agar dalam pembentukannya dan pelaksanaanya  harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

“Sejalan dengan pergeseran paradigma UPTD sebagai layanan publik menjadi UPT sebagai layanan publik yang berorientasi pasar maka UPTD Akademi Keperawatan harus dikelola secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD Akademi Keperawatan perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan”, tegas Bahdin.

 

Lebih lanjut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim menjelaskan bahwa untuk beriorentasi pada kepuasan pelanggan tentu dibutuhkan sistem managemen yang didukung oleh perangkat-perangkat yang menjadi dasar pelaksanaan operasional. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh UPTD Akademi Keperawatan agar memiliki status BLUD penuh dengan berbagai fleksibilitas pengaturan UPTD Akademi Keperawatan sebagai institusi layanan publik. Persyaratan tersebut antara lain :

 

  • Memiliki Standar Pelayanan Minimal yang merupakan dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan minimum yang harus diselenggarakan oleh UPTD Akademi Keperawatan.
  • Memiliki RSB (Rencana Strategis Bisnis) yang merupakan dokumen standar tentang rencana strategis lima tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahun.
  • Memiliki Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Perilaku yang merupakan dokumen yang memuat peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi
  • Memiliki Laporan Keuangan yang merupakan produk dari suatu proses sistem pengelolaan keuagnan dan akuntansi yang transparan dan akuntabel

 

Kalau subtansi dari persyaratan di atas sudah dimiliki oleh UPTD Akademi Keperawatan maka UPTD dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Oleh karena itu kerjasama antara UPTD Akademi Keperawatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur perlu dilanjutkan, khususnya untuk melakukan bimbingan teknis dalam rangka implementasi PPK BLUD ini.

 

Mengakhiri penjelasannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim mempersilahkan kepada Jajaran UPTD Akademi Keperawatan untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim yang dikomandani oleh Budi Gunarjo Ompusunggu selaku Kepala Bidang Akuntan Negara jika ada permasalahan dalam implementasinya.

(Humas BPKP Kaltim, /Lutfi Budiarto)



Share      

Berita Terkait:

23 Oktober 2014 11:34:03 / diy1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemkab Magelang Siap Raih Opini WTP
19 Oktober 2014 22:07:29 / diy1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penerapan SIA BLUD di Sleman Menjadi Acuan Kota Palembang
16 Oktober 2014 23:40:58 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemkab Bantaeng Harapkan Pengawalan BPKP
15 Oktober 2014 23:40:52 / riau1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KPUD di Riau Sepakat Perkuat Kerja Sama dengan BPKP
07 Oktober 2014 21:22:56 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP dan Pemda Sepakat Wujudkan Pemerintahan Tanpa Korupsi