Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemda Poso, Touna dan Morowali ikut Workshop SIMDA BMD di BPKP Pusat
30 Oktober 2012 16:03:24 / sulteng1 / dibaca: 9831 kali / Kat: Audit

Dalam rangka penguatan SDM administrator/operator SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dan demi terciptanya pengelolaan BMD yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Poso, Morowali dan Tojo Una-una mengikuti Workshop SIMDA BMD di Laboratorium SIMDA BPKP Pusat

Pada tanggal 22 s.d 24 September 2012 bertempat di lantai sepuluh Kantor BPKP Pusat, tepatnya di Laboratorium SIMDA, dilaksanakan Workshop SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang diikuti enam belas orang administrator/operator dari Kabupaten Poso, Morowali, dan Tojo Una-una.
 
 
Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Sri Penny Ratnasari dengan didampingi Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Raden Suhartono serta Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Drs. Syahrur.
 
 
Dalam sambutannya, Sri Penny Ratnasari menyambut niat baik dari Pemerintah Daerah yang ingin memupuk ilmu pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKP. Beliau menyampaikan bahwa BPKP sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana diketahui, BPKP dengan produknya seperti SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) selama ini telah dipercaya oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beliau juga menghimbau agar kegiatan ini diikuti dengan serius sehingga mampu menjawab harapan tinggi dari para stakeholders di daerah.
 
 
Workshop SIMDA BMD ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian upaya perbaikan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sedang gencar dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi tengah. Hal ini sesuai dengan tindak lanjut rencana tindak (action plan) peningkatan kualitas LKPD tahun buku 2012 dan penerapan good governance antara BPKP dan Pemerintah Daerah se- Sulawesi Tengah.
 

Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Raden Suhartono menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan awal dari kerja keras sesungguhnya. Karena apa yang diperoleh dalam kegiatan ini merupakan bekal dalam proses pendataan, penataan, perbaikan pengelolaan aset tetap yang sedang berlangsung di masing-masing daerah.
 
 
Semua berharap dengan semakin baiknya pengelolaan aset tetap di wilayah Sulawesi Tengah, tidak ada lagi masalah/temuan tentang aset tetap yang selama ini selalu menjadi kualifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabupaten Poso, Morowali, dan Tojo Una-una ini seakan berlomba untuk mengikuti jejak Kabupaten Sigi, Donggala, dan Banggai Kepulauan yang telah terlebih dahulu “naik kelas” dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. 
(Humas BPKP Sulteng)

 



Share      

Berita Terkait:

30 September 2014 15:09:24 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Kunjungi Desa Penerima Pemasangan Listrik Gratis
23 September 2014 21:08:25 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Menuju WTP, Pemkab Subang Percepat Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
03 September 2014 09:26:51 / polsoskam1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Tim Audit BPKP - Itjen Kemenlu Lakukan Entry Meeting pada KBRI Filipina
26 Agustus 2014 20:04:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel : Evaluasi Program Ketahanan Pangan melalui Koordinasi antar Instansi Terkait
22 Agustus 2014 18:19:18 / dan1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Penandatanganan Hasil Verifikasi Tagihan IJP KUR PT Askrindo & Perum Jamkrindo