Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Anjangsana Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali ke Pemda Badung
06 September 2012 12:33:44 / bali1 / dibaca: 2384 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung menyadari bahwa pengawasan saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi Pemerintah Kabupaten Badung, terlebih Badung telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga menjadi tantangan yang cukup berat untuk mempertahankan opini tersebut kedepannya. “Bimbingan dan pengawasan dari BPKP terus kami butuhkan. Mudah-mudahan kerjasama yang positif ini mampu meningkatkan performa dari Kabupaten Badung sehingga mampu mewujudkan good governance and clean government dan kesejahteraan bagi masyarakat Badung,” jelas Bupati.

Selasa (4/9/2012), bertempat di ruang Pertemuan Kantor Bupati Badung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Mirawati Sudjono melakukan kunjungan ke Bupati Badung, dalam rangka silaturahmi dan perkenalan sebagai pemegang tampuk pimpinan yang baru di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Bupati Badung Anak Agung Gde Agung bersama jajarannya mengapresiasi dan menyambut positif inisiatif BPKP yang telah proaktif menyambangi Kabupaten Badung. “Sungguh Ïni merupakan dukungan moral bagi Bupati Badung dan jajarannya untuk lebih baik dalam berkinerja, terlebih Badung telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI”, kata Bupati Badung. Memang Kabupaten Badung  satu-satunya instansi pemerintah di Provinsi Bali yang berhasil meraih predikat tersebut untuk 2011.

 

Dalam kesempatan tersebut Bupati yang didampingi Sekda Badung, Kompyang R. Swandika, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kab. Badung, Kepala Bappeda Litbang, Kadis Kesehatan, Kabag Keuangan dan Kabag Humas dan Protokol juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPKP utamanya Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang telah bekerjasama dengan baik dengan Pemkab Badung dalam hal pengawasan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Badung.

 

Bupati menyadari bahwa pengawasan saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi Pemerintah Kabupaten Badung, terlebih Badung telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga menjadi tantangan yang cukup berat untuk mempertahankan opini tersebut kedepannya. “Bimbingan dan pengawasan dari BPKP terus kami butuhkan. Mudah-mudahan kerjasama yang positif ini mampu meningkatkan performa dari Kabupaten Badung sehingga mampu mewujudkan good governance and clean government dan kesejahteraan bagi masyarakat Badung,” jelas Bupati.

 

Apalagi Kabupaten Badung juga telah ditetapkan oleh BPKP sebagai salah satu tempat piloting implementasi sistem pengendalian intern dari 5 yang dipilih diantara 417 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. “Merupakan kehormatan, kebanggaan sekaligus amanah yang tidak ringan, namun kami optimis dengan bimbingan BPKP Kabupaten Badung akan mampu melaksanakannya,” tambah Bupati Badung.

 

Disisi lain Bupati menjelaskan tentang tampilan dari APBD Badung, dimana dari dulu memang belanja publik selalu lebih besar dari belanja aparatur. Ini mencerminkan anggaran yang prorakyat dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Dan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD 2012, serapannya lebih besar dibandingkan periode yang sama di tahun 2011 lalu. Selain itu Bupati juga menyampaikan pembangunan monumental yang telah dan sedang digarap seperti Puspem Badung yang telah menjalankan pelayanan satu pintu, RSUD Badung yang saat ini sedang dilakukan pengembangan serta pembangunan Terminal Mengwi yang sudah dioperasikan, yang kesemua itu bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Badung.

 

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Mirawati Sudjono yang didampingi Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Ari Dwikora Tono, Kabid Investigasi Sotarduga Hutabarat, Kabid Akuntan Negara Dewa Putu Ngurah Brana dan Pengendali Teknis Bidang Investigasi Chinggih Widanarto juga menyampaikan terima kasih telah menyambut baik kedatangan beliau bersama staf, serta menghargai komitmen Bupati badung dan seluruh jajarannya yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik. Kepala Perwakilan juga menjelaskan dari tahun 2000, BPKP tidak hanya memberikan bantuan audit, namun arahnya lebih kepada pengawasan serta konsultatif. “Kami BPKP tidak akan melakukan audit kecuali diminta. Namun kami akan siap membantu Badung dalam mempertahankan opini WTP,” jelas Mirawati Sudjono.

 

Sebelum saling tukar menukar cindera mata, Mirawati juga menyampaikan tentang program yang akan dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali, seperti akan diadakan sosialisasi pencegahan korupsi yang menyasar pada mahasiswa serta pelajar. Di samping itu juga telah dilakukan diklat maupun bimtek mengenai pengawasan. Beliau tidak lupa menyampaikan bahwa perlunya seluruh jajaran di Pemkab Badung mengetahui tentang SPIP dan mengimplementasikannya. “Kami siap menyediakan kelas eksekutif untuk diklat SPIP bagi pimpinan, karena sangat penting SPIP dipahami oleh pimpinan demi terlaksananya di lingkungan kerja. Kalau perlu saya akan meminta khusus kepada pak Kepala BPKP di Jakarta untuk berkenan membukanya nanti,” ujar Kaper.

(Humas BPKP Bali)



Share      

Berita Terkait:

27 Juli 2014 14:59:14 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Wabup Simeulue: Untuk Wujudkan Good Governance, Kami Perlu Pengawalan BPKP
24 Juli 2014 10:34:05 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MoU IAIN Ternate - BPKP Malut Diharapkan Lahirkan Good University Governance
15 Juli 2014 13:42:06 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Tak Mau Ketinggalan, Pemkab Kaimana Raih Opini WTP
08 Juli 2014 13:00:27 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Akhirnya, Pemkab Sorong Raih Opini WTP !
08 Juli 2014 09:31:58 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Raker Komisi XI DPR RI Bahas Take Over Inalum