Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Hadiri Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Bali
10 Juli 2012 17:52:34 / bali1 / dibaca: 1307 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Sejalan dengan upaya Reformasi Birokrasi, komitmen semua komponen bangsa untuk  mewujudkan good governance  tidak bisa ditawar-tawar lagi,  Salah satu parameternya adalah upaya sungguh-sungguh untuk memberantas  korupsi. Korupsi  telah  menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan  korupsi harus diintensifkan walaupun kita sadari pasti memerlukan waktu. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika pada acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan  Zona  Integritas, dan penandatanganan Piagam Penetapan Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi  Bali yang digagas oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi I, I Made Arjana, Ketua Ombudsmen RI, Danang Girindrawardana, Kepala Perwakilan yang diwakili oleh Dewa Putu Ngurah Brana, Bupati dan Walikota, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD seluruh Provinsi Bali di ruang Wiswa Sabha Gubernuran Provinsi Bali.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan dan sejalan dengan komitmen dan kebijakan Pemerintah Pusat, Gubernur Bali mempertegas dan menguatkan komitmen dalam pemberantasan korupsi tersebut, khususnya dalam Pemerintah Provinsi Bali dengan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, tegas Made Mangku Pastika.

Selain itu, Made Mangku Pastika juga mengatakan komitmen ini harus didukung dengan program dan upaya pencegahan korupsi yang kongkrit, sebagai bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, langkah ini telah diawali dengan penandatangan dokumen fakta integritas oleh seluruh kepala SKPD Provinsi Bali pada tanggal 21 Pebruari 2012 yang lalu.

Gubernur Bali berharap agar hal ini merupakan langkah yang tepat dalam mengawali rangkaian program percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan transprasi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi yang berintegritas tinggi, dan beliau juga mengajak semua unit kerja, untuk merapatkan barisan menyatakan kebulatan tekad untuk membrantas korupsi dari bumi nusantara yang tercinta. Kerjasama semua komponen akan sangat menentukan keberhasilan program nasional ini, termasuk partispasi dan pengawasan masyarakat. Sebagaimana paradigama dimaksudkan dalam good governance tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbagai visi di dalamnya dapat diwujudkan apabila ada sinergitas optimal komponen pemerintah swasta dan masyarakat.

Ketua Ombudsmen Republik Indonesia, Danang Girindrawardana menyambut baik pencanangan Zona Integritas di wilayah Provinsi Bali, dimana intinya lebih jauh dari sekedar penandatangan itu. Danang menegaskan bahwa sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, setiap deklrasi yang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah bukan basa-basi dan tidak hanya selesai di tingkat seremonial. Untuk itu bersama Kementerian Pan-RB, Ombudsmen terus menerus menggodok bagaimana mekanisme pengawasan tindak lanjut, serta bagaimana pola-pola inisiatif seterusnya.

Ketua Ombudsmen berharap pelaksanaan zona integritas wilayah bebas korupsi ini tidak hanya selesai di tingkat Gubernur saja, tapi menjalar ke tingkat pemerintah daerah, Kabupaten dan kota. Dengan adanya pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ini, mestinya hal-hal yang dikenal lamban dapat diatasi dan tidak terjadi lagi. Ombudsmen pada prinsipnya menengahi supaya sengketa pelayanan publik tidak menjadi masalah yang lebih besar, namun akan diselesaikan di tingkat awal sekali. Untuk itu, Ombusdsmen membuka kantor baru di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Danang Girindrawardana mengatakan bahwa rangking pertama pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsmen RI sampai tahun 2011 adalah pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah. Rangking ke dua adalah Kepolisian serta rangking ke tiga adalah Badan Pertanahan, dan rangking ke empat adalah Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Peradilan.

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Provinsi Bali adalah provinsi keempat pada tingkat nasional setelah Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Acara ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Berdasarkan Inpres tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai penanggung jawab terhadap 12 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu di antaranya adalah Aksi ke 50 tentang Penerapan Pakta Integritas oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat.

Zona Integritas adalah sebutan bagi Instansi pemerintah yang pimpinannya memiliki komitmen kuat yang didukung oleh jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana telah dilakukan lebih dahulu oleh Pimpinan dan Staf di lingkungan Provinsi Bali, dan merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Demikian tegas menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam kesempatan itu, Azwar Abubakar juga mengatakan bahwa pada saat ini, Indonesia telah memasuki tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMN II tahun 2010-2014, di mana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan dalam RPJMN II. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani. Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi, meliputi: (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (e-goverment); (6) Peningkatan Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

Azwar Abubakar berharap hasilnya dapat segera dirasakan dalam waktu yang relatif singkat terutama: (i) organisasi birokrasi yang lebih ramping dan efisien melalui evaluasi terhadap lembaga nonstruktural, perampingan (down sizing) dan penyederhanaan jenjang birokrasi (delayering). Selain itu, diharapkan (ii) adanya peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pola rekrutmen dan penempatan dalam jabatan yang lebih terbuka (open goverment) dan bersaing (kompetitif) serta penambahan jabatan fungsional. Dengan alat bantu teknologi informasi (computer assisted test), proses rekrutmen PNS akan dapat dilaksanakan lebih cepat, mudah, murah, akuntabel dan transparan.

Di akhir sambutannya Azwar Abubakar mengatakan bahwa Pemberantasan Korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang termudah dan dimulai sekarang juga, dengan motto: "Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi", demikian Azwar.

(Humas BPKP Bali)



Share      

Berita Terkait:

21 April 2014 09:35:45 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Sulut Lakukan Kick Off Korsupgah Tahun 2014
15 April 2014 15:22:16 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Korsupgah Perbaiki Akar Masalah
15 April 2014 15:11:44 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Entry Meeting Korsupgah di Tengah Suasana Duka
14 April 2014 08:30:43 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Entry Meeting Korsupgah di Kab. Agam
09 April 2014 20:32:18 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Korsupgah Korupsi: Sisi Lain Pemberantasan Korupsi