Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

KIAT MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WTP DI SUMSEL
11 Juni 2012 10:55:39 / adminkita / dibaca: 5765 kali / Kat: Audit

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesungguhnya minimum requirement atas kepercayaan masyarakat pada sebuah laporan keuangan. Namun di pemerintah daerah, langkanya pemda yang laporan keuangannya berstempel WTP, menunjukkan opini kategori ini masih menjadi barang “mewah”. Maka, di Palembang, Sumsel, strategi mencapai dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemda pun digelar dalam sebuah seminar.

“Opini WTP atas laporan keuangan hanya dapat dicapai melalui komitmen pimpinan dan  penerapan internal control system yang baik. Adapun WTP itu sendiri sesungguhnya adalah minimum requirement dalam rangka memperoleh kepercayaan masyarakat,” demikian antara lain disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari pada seminar bertajuk “Strategi Menuju dan Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” di Palembang, 29 Mei 2012 lalu.

Kepala Perwakilan  BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara pada awal acara menekankan pentingnya seminar ini yang bertujuan agar Pemda memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam upaya memperoleh WTP yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel    Dra VM Ambar Wahyuni, Ak, MM, yang menjadi keynote speaker pada seminar itu. Menurut Ambar, pemeriksaan atas laporan keuangan pemda didasarkan kepada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Menurut Ambar, menjadikan laporan keuangan pemda beropini WTP diperlukan antara lain membangun komitmen, meningkatkan SPIP, meningkatkan kualitas SDM, serta memperbaiki dan melaksanakan tindak lanjut atas temuan BPK RI.

Dalam seminar itu, jauh-jauh dari Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang, datang ke Palembang untuk berbagi kepada para pejabat pemda dari seluruh Sumsel, mengenai strategi yang menjadikan laporan keuangan pemdanya mencapai opini WTP selama empat kali berturut-turut! Kehadiran Iskandar, yang tak lain adalah pegawai BPKP yang dipekerjakan di Pemkab Tangerang, disambut antusias oleh para pejabat pemda di Sumsel yang hadir saat itu.

Tentu, Iskandar tidak hanya berbagi sendirian. Di Sumsel sendiri, wakil dari Pemda yang laporan keuangannya baru saja mendapat opini WTP dari BPK RI, yaitu Afendy (Plt Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin), Zulkiply Idris (Kepala DPPKAD Kota Lubuklinggau), dan Muslim (Kepala DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir), turut didaulat bersama moderator Dikdik Sadikin (Kabid Akuntan Negara BPKP Perwakilan Sumsel yang saat itu juga sebagai Plh Kabid Akuntbilitas Pemda) mendampingi Iskandar Mirsad, berbagi resep mujarabnya mencapai opini WTP.

Menurut Iskandar, agar laporan keuangan dapat mencapai opini WTP diperlukan komitmen pimpinan, dan dibuat landasan hukum dari hierarki terbawah yaitu Perkada dan Perda tentang pokok-pokok keuangan daerah, kebijakan akuntansi, dan sebagainya. Selain itu penting dibuat rencana aksi yang terarah. Menurut Iskandar, pemerintah pusat akan memberi reward bagi Pemda yang memperoleh WTP sebesar Rp35 miliar.

Peran BPKP Perwakilan Sumsel terhadap pencapaian opini WTP diakui sangat dominan oleh tiga pembicara yang mewakili pemdanya yang tahun ini mendapat opini WTP, yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan pendampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, diakui terdapat transfer of knowledge dan penguatan komitmen pimpinan di daerah untuk membenahi dan menjaga ketertiban administrasi dalam mencapai opini WTP. Apalagi ketiga daerah tersebut juga memperkuat administrasi pengelolaan keuangan daerah mereka dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).   

(HUMAS BPKP SUMSEL)



Share      

Berita Terkait:

26 Agustus 2014 20:04:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel : Evaluasi Program Ketahanan Pangan melalui Koordinasi antar Instansi Terkait
22 Agustus 2014 18:19:18 / dan1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Penandatanganan Hasil Verifikasi Tagihan IJP KUR PT Askrindo & Perum Jamkrindo
06 Agustus 2014 08:05:34 / papua1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Kepada Gubernur Papua
07 Juli 2014 14:40:27 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Kalsel Pantau Pelaksanaan P4-ISDA-IK
12 Mei 2014 11:36:00 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dirut PDAM Bandarmasih Apresiasi Pendampingan BPKP