Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sistem Pensiun PNS Diusulkan akan Diubah.
12 Mei 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1815 kali / Kat: Audit
Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian tersedianya dana untuk membayar pensiun PNS. Demikian dikemukakan oleh Kepala Sub Direktorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, Askolani, pada saat Seminar Perbaikan Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil, 11 Mei 2005 lalu, di Jakarta.
Bila hal ini berlangsung terus, maka pada tahun 2014 aset PT Taspen akan habis. Akibatnya, kemungkinan besar pensiun sebagian PNS tidak akan terbayarkan.
Askolani mengusulkan dua alternative ssstem pembayaran yaitu ‘pay as you go’ dan ‘fully funded’.
Pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun dimana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah, melalui APBN, pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Adapun Fully Funded adalah sistem pendanaan pensiun dimana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur secara bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja selama pegawai masih aktif bekerja.
Dengan system fully funded, pemerintah akan menumpuk dana di satu badan khusus (mungkin Taspen atau perusahaan lain yang ditentukan). Dengan sistem fully ini, pendanaan pensiun tidak lagi dari APBN tetapi sepenuhnya oleh lembaga yang ditentukan tersebut.
Dilain pihak, Direktur Utama Taspen, Achmad Subianto, mengatakan bahwa beban anggaran belanja negara akan semakin berat tiap tahun bila tetap menggunakan sistem pensiun PNS yang lama. Oleh karena itu, PT Taspen mengharapkan pemerintah segera mengubah sistem program pensiun dan tunjangan hari tua pegawai negeri sipil yang dinilai sudah tidak layak.
Achmad mencontohkan ketidakmampuan pembayaran iuran pemerintah atas program pensiun sehingga kondisi Taspen menjadi ‘under funded’ karena modal yang dihimpun dari iuran PNS semakin tipis. Seharusnya, pemerintah mulai mengubah program pension dari sistem ‘pay as you go’ menjadi ‘fully funded’.
Sistem pensiun saat ini, mengenal dua kaidah yaitu ‘pay as you go’ yang seluruhnya menjadi beban pemberi kerja / pemerintah; dan ‘funded system’ yang merupakan beban bersama yang dibentuk melalui iuran peserta dan pemberi kerja.
Achmad mengatakan bahwa Taspen mengusulkan pemerintah segera menggunakan kombinasi kedua kaidah pensiun ini. Khusus untuk PNS lama, diberlakukan kaidah ‘pay as you go’. Sementara untuk PNS yang baru diangkat memakai system funded.
Sementara itu, ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, Hotbonar Sinaga mengatakan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pengubahan pengelolaan dana pension PNS.
Ada beberapa hal utama yang harus dilakukan seperti penataan kembali regulasi yang spesifik yang menyangkut UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU no 11 tahun 1969 tentang Pensiun PNS, dan UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN, tambah H.Sinaga.
Program pensiun untuk PNS juga perlu diubah dari ‘program manfaat pasti’ menjadi ‘iuran pasti’. Program pensiun PNS yang berlaku saat ini, tidak berdasarkan pada konsep yang jelas. UU no 11 tahun 1969 mengamanatkan program pensiun manfaat pasti (PPMP) namun, pada PP no.25 tahun 1981 justru menyebutkan iuran pasti (PPIP), ujar H.Sinaga.
Sumber: Bisnis Indonesia, Kompas 12-5-05 (DCH)


Share      

Berita Terkait:

27 Oktober 2014 18:08:31 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel: Pelayanan Kesehatan Dasar Harus Dilaksanakan dengan Hati
30 September 2014 15:09:24 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Kunjungi Desa Penerima Pemasangan Listrik Gratis
23 September 2014 21:08:25 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Menuju WTP, Pemkab Subang Percepat Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
03 September 2014 09:26:51 / polsoskam1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Tim Audit BPKP - Itjen Kemenlu Lakukan Entry Meeting pada KBRI Filipina
26 Agustus 2014 20:04:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel : Evaluasi Program Ketahanan Pangan melalui Koordinasi antar Instansi Terkait