Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Seminar Peran Auditor Investigatif dalam Pembuktian Perkara Pidana
16 Mei 2012 00:38:00 / adisasongko / dibaca: 3564 kali / Kat: Audit

“Seminar ini sangat penting karena yang berbicara adalah para penegak hukum yang menegakkan agar sumber daya pembangunan dan pengalokasiannya    tidak bocor, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, baik dengan upaya preventif, edukatif, maupun represif  dalam rangka upaya pencegahan,” sekilas sambutan Kepala BPKP, Mardiasmo pada pembukaan Seminar BPKP, Selasa, 15 Mei 2012.

Dalam rangka perayaan hari ulang tahun BPKP yang ke-29, Perwakilan BPKP Provinsi DKI dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten bekerja sama dengan BPKP Pusat mengadakan seminar Investigasi dengan Tema “Peran Auditor Investigatif dalam Pembuktian Perkara Pidana.” Acara dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Mei 2012 di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat Lantai 2 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00.

Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Gusrizal, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta AKBP Slamet Pribadi, S.H., M.H., dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Acara dihadiri oleh para wakil dari BPKP, Kepolisian Daerah di Wilayah Jakarta dan Banten, Kejaksaan Negeri di wilayah Jakarta, Sekretariat IAI, Fakultas Hukum beberapa universitas serta beberapa perwakilan institusi lain.

Mardiasmo selaku Kepala BPKP membuka seminar secara resmi. Beliau menyatakan bahwa BPKP sebagai aparat pengawas memberi kontribusi yang luar biasa untuk bisa mengawasi bagaimana upaya pencegahan kebocoran, terutama di internal pemerintah sebagai auditor presiden. Pengawasan yang dilakukan BPKP pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, juga seluruh instansi yang mengelola sumber daya pembangunan termasuk yang mengelola disbursement spending, bertujuan agar pengelolaan sumber daya pembangunan dan pengalokasiannya berkualitas, efisien, efektif serta ekonomis. Ini pentingnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang akan mengawal baik dari sisi keuangan maupun pembangunannya bersama-sama dengan penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kementerian Hukum dan HAM.

Prof. Harkristuti mengatakan “Untuk tahun 2010, ternyata Indonesia adalah negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di ASPAC (Asia Pasific). Skor Indonesia adalah 9,67 dari nilai 10 (tingkat kesempurnaan korupsi). Makin tinggi skornya ternyata makin buruk performance kita.”

Sejak tahun 1956 kita telah memiliki aturan tentang anti korupsi. Termasuk kemudian dibentuk berbagai lembaga anti korupsi namun ternyata makin banyak korupsi yang terjadi. Salah satu issue yang ada dalam tindak pidana korupsi adalah keterbatasan supporting facilities negara. Selama ada underfunding dalam lembaga pelayanan publik maka korupsi tidak akan bisa lepas. Ada orang yang ingin selalu mendapatkan pelayanan prima, yang artinya masuk belakangan tapi dapat pelayanan duluan. Hal ini menegaskan bahwa "korupsi itu berdua", yaitu satu yang meminta dan satu yang memberi.

“Selama masyarakat mempunyai pikiran tentang pelayanan instan, korupsi akan terus terjadi. Dampak dari korupsi pada pelayanan publik adalah berkurangnya kualitas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Harkristuti.

Acara ditutup oleh Iman Bastari selaku Plh. Sekretaris Utama BPKP, dilanjutkan dengan serah terima cenderamata dan ramah tamah oleh peserta.



Share      

Berita Terkait:

17 April 2014 08:45:43 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Seminar Nasional Internal Audit 2014
29 Maret 2014 09:50:36 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Pantau Program Pamsimas
04 Nopember 2013 14:24:44 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Raskin Sangat Membantu Ekonomi Keluarga Miskin
25 September 2013 13:09:52 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dana BOK Sebagai Stimulus bagi Kegiatan Puskesmas Lampisu
13 Juni 2013 10:44:00 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2012 Memperoleh WTP