Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

MoU Antara PPKGBK dengan BPKP
09 Maret 2012 10:57:42 / harry_humas / dibaca: 2197 kali / Kat: MOU, Kerjasama

 

Tata kelola kepemerintahan yang baik sudah menjadi tuntutan agar dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, pada hari pada Kamis (8/3) telah  dilaksanakanlah Nota Kesepahaman (MoU) antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan PPKGBK. MoU bernomor Perjan-17/PPKGBK/Dirut/03/2012 dan PRJ-200/D2/04/2012 tanggal  8 Maret 2012 diadakan di Ruang MoU Lt.3 Gedung BPKP Pusat Jl. Pramuka no.33 Jakarta 

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PPKGBK Suradji, Ak.,MM. dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam DR. Achmad Sanusi, M.S.P.A. disaksikan oleh Kepala BPKP Mardiasmo, para pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV di lingkungan BPKP dan para pejabat PPKGBK. MoU ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kepemerintahan (governance) di lingkungan PPKGBK termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

 

Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi: pendampingan dalam penerapan SPIP sesuai PP 60/2008; pendampingan dan penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel; pendampingan dan reviu laporan keuangan; joint audit atas program strategis dan audit investigatif; pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan; pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI; peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan; serta bimbingan teknis lainnya. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diubah sewaktu-waktu.

 

Pada pidato sambutannya, Direktur Utama PPKGBK Suradji mengatakan bahwa PPKGBK sekarang adalah berstatus BLU dibawah Sekneg, namun tidak seperti BLU lainnya PPKGBK tidak didanai oleh APBN tapi hanya didanai dari kontribusi pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset yang ada di komplek Gelora Bung Karno. Namun saat ini ditegaskan oleh Suradji bahwa dari seluruh lahan GBK, PPKGBK hanya mengelola 35% saja, selebihnya HGB Perorangan dan PT, sebagian di-BOT-kan dan di-KSO-kan. Diuraikan juga oleh Suradji bahwa dalam pengelolaan PPKGBK terdapat banyak permasalahan pendapatan, biaya, aset, SDM dan lainnya. Oleh karena itu PPKGBK memerlukan bantuan BPKP dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan lainnya bahkan mungkin bantuan audit investigasi guna menuju tata kelola kepemerintahan yang baik.

Sedangkan Kepala BPKP Mardiasmo pada pidatonya mengatakan bahwa PPKGBK memang unik karena biasanya pada instansi pemerintah fokus pada bagaimana melakukan pembelanjaan yang ada pada DIPA, tapi PPKGBK menghadapi tantangan di bidang upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan yang terkait dengan aset baik HGL dan HGB dari yang dikuasai. Dikatakan pula oleh Mardiasmo bahwa nampaknya PPKGBK harus mengoptimalkan pendapatannya dengan mengevaluasi kontrak sewa dan tarif-tarif yang ada.

(Humas BPKP Pusat – HJK)



Share      

Berita Terkait:

19 Agustus 2014 17:48:14 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Bank Sulut Tanda tangani MoU dengan BPKP Sulut
14 Agustus 2014 13:24:47 / riau1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KONI Bengkalis Tanda Tangani MoU dengan BPKP Riau
10 Agustus 2014 21:33:57 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perlu Diperkuat, Peran BPKP Bantu Aparat Penegak Hukum
07 Agustus 2014 17:14:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemprov Jabar Gandeng BPKP Sukseskan PON 2016
06 Agustus 2014 08:05:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Tingkatkan Pelayanan, BPPSPAM Lakukan Kerja Sama Dengan BPKP