MoU Antara PPKGBK dengan BPKP

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PPKGBK Suradji, Ak.,MM. dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam DR. Achmad Sanusi, M.S.P.A. disaksikan oleh Kepala BPKP Mardiasmo, para pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV di lingkungan BPKP dan para pejabat PPKGBK. MoU ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kepemerintahan (governance) di lingkungan PPKGBK termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi: pendampingan dalam penerapan SPIP sesuai PP 60/2008; pendampingan dan penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel; pendampingan dan reviu laporan keuangan; joint audit atas program strategis dan audit investigatif; pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan; pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI; peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan; serta bimbingan teknis lainnya. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diubah sewaktu-waktu.

Pada pidato sambutannya, Direktur Utama PPKGBK Suradji mengatakan bahwa PPKGBK sekarang adalah berstatus BLU dibawah Sekneg, namun tidak seperti BLU lainnya PPKGBK tidak didanai oleh APBN tapi hanya didanai dari kontribusi pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset yang ada di komplek Gelora Bung Karno. Namun saat ini ditegaskan oleh Suradji bahwa dari seluruh lahan GBK, PPKGBK hanya mengelola 35% saja, selebihnya HGB Perorangan dan PT, sebagian di-BOT-kan dan di-KSO-kan. Diuraikan juga oleh Suradji bahwa dalam pengelolaan PPKGBK terdapat banyak permasalahan pendapatan, biaya, aset, SDM dan lainnya. Oleh karena itu PPKGBK memerlukan bantuan BPKP dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan lainnya bahkan mungkin bantuan audit investigasi guna menuju tata kelola kepemerintahan yang baik.

Sedangkan Kepala BPKP Mardiasmo pada pidatonya mengatakan bahwa PPKGBK memang unik karena biasanya pada instansi pemerintah fokus pada bagaimana melakukan pembelanjaan yang ada pada DIPA, tapi PPKGBK menghadapi tantangan di bidang upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan yang terkait dengan aset baik HGL dan HGB dari yang dikuasai. Dikatakan pula oleh Mardiasmo bahwa nampaknya PPKGBK harus mengoptimalkan pendapatannya dengan mengevaluasi kontrak sewa dan tarif-tarif yang ada.

(Humas BPKP Pusat – HJK)

Berita Terkait

Careteker Bupati Manokwari Selatan, Edy Budoyo meminta Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat…
20 Mei 2013 06:30:55 / papuabarat1 / dibaca: 334 kali
RSUD Kota Sorong menyusul segera jadi BLUD

Pak Sumitro, kalau RSUD Kabupaten Sorong dibantu BPKP menjadi BLUD, terus RSUD Kabupaten Manokwari…
15 Mei 2013 08:16:01 / jatim1 / dibaca: 1162 kali
Perpanjangan MoU dan Bimtek SPIP di Kabupaten Bojonegoro

Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si: “Saya fanatik dengan BPKP dalam semua bidang.…
15 Mei 2013 08:04:16 / jatim1 / dibaca: 1158 kali
MoU Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Surabaya

BPKP Jawa Timur siap membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengelolaan keuangan dan penatausahaan…
08 Mei 2013 17:14:05 / papua1 / dibaca: 1610 kali
Pemkab Deiyai dan BPKP Papua Sepakat Tingkatkan Kualitas Manajemen Daerah

Bupati Deiyai Basilius Badii dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan…