Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Mediasi BPKP Sumsel atas Kelas B RSUD Palembang BARI
09 Pebruari 2012 23:28:39 / bowo / dibaca: 1703 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Saling silang pendapat soal kelas B RSUD Palembang BARI antara Pemko Palembang dan Pemprov Sumsel mendapat titik terang di ruang rapat Kaper BPKP Sumsel

Senin, 2 Februari 2012, sekitar pukul 12 siang, dari ruang rapat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan terdengar suara tepuk tangan bergemuruh.  Sekitar 40 orang yang memenuhi ruangan tampak memancarkan ekspresi kelegaan. Keadaan itu jauh berbeda dengan dua jam sebelumnya ketika pertemuan dimulai. Apa yang terjadi?


Keriuhan tepuk tangan itu adalah tanda terjadinya titik terang penyelesaian masalah antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dimediasi oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan IGB Surya Negara.
Permasalahan yang dibahas, diakui pihak Pemprov dan Pemko, sebenarnya sederhana: soal kelas rumah sakit. Pihak Pemerintah Kota Palembang sesuai pengakuan Menkes atas RSUD Palembang BARI menyatakan rumah sakit tersebut sudah layak di kelas B sesuai SK Menteri Kesehatan Nomor 241/menkes/SK/IV/2009 Tanggal 2 April 2009. Bahkan Itjen Kementerian Kesehatan pun telah memeriksa ulang  dengan  hasil tetap kelas B. Tetapi, pihak Pemerintah Provinsi Sumsel masih meragukan kelas B tersebut.

Adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dr. H. Zulkarnain Noerdin yang hadir pada pertemuan itu dengan tegas mengatakan RSUD tersebut belum bisa naik kelas. Menurut adik kandung Gubernur Alex Noerdin itu, dari laporan hasil visitasi pihak Dinkes Provinsi, antara lain diketahui izin operasional yang digunakan masih izin sementara. Belum lagi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) kurang dari kebutuhan, sehingga air limbah sering luber. Ditambah lagi, konon, dokter spesialisnya tidak mau menerima pembayaran dengan tarif kelas C tetapi harus tarif kelas B.
“Ironis dan sangat tidak manusiawi,” kata Kepala Dinkes Provinsi Sumsel Zulkarnain Noerdin, “Di satu pihak tertulis rumah sakit bertujuan menyehatkan masyarakat, namun pada waktu yang sama rumah sakit justru menyakiti masyarakat dengan limbah yang membahayakan penduduk.”

Toh sebenarnya, menurut Zulkarnain, bukan  pihaknya ingin mempersulit. “Ini kan  persoalan sederhana dan sangat teknis. Mestinya pihak RSUD Palembang BARI berkomunikasi dengan kami di Pemprov. Bicara, ‘Pak kami kurang ini itu mohon dibantu’. Tapi ini malah ngotot.. Padahal kepentingan kami ini apa.”
Pihak Pemerintah Kota Palembang, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs. H. M. Husni Thamrin MM, Plt. Direktur RSUD Palembang BARI dr. Hj. Makiani, MM dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Gema Asiani, M. Kes., tampak cukup legowo menerima pernyataan itu.

Permasalahan bermula dari Program Pemerintah Provinsi Sumsel yang bernama Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta di tahun 2009. RSUD Palembang BARI yang milik Pemko termasuk rumah sakit yang diajak kerjasama Pemprov untuk menerima pasien Jamsoskes Sumsel. Semua biaya pasien dalam program itu sesuai pedoman akan ditagihkan ke pihak Dinkes Provinsi sesuai tarif kelas rumah sakit yang bersangkutan. Dalam posisi itu, RSUD Palembang BARI sudah mengantongi sertifikasi kelas B sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 241/menkes/SK/IV/2009 tanggal 2 April 2009. Tetapi ketika tagihan datang, pihak Dinkes Provinsi menolak membayar sesuai kelas B, dengan alasan kelas B RSUD milik Pemko itu tidak layak. Maka dengan dasar itu pula Dinkes Provinsi membayar tagihan tersebut dengan tarif rumah sakit berkelas C.

Untuk memperkuat argumennya, Dinkes Provinsi menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian Kesehatan, sehingga akhirnya Kementrian Kesehatan menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen)-nya untuk memeriksa ulang persyaratan kelas B RSUD Palembang BARI. Toh, hasil pemeriksaan melalui surat Itjen Kementrian Kesehatan Nomor 01T.PS 20.03.214.09.4615 tanggal 24 November 2009, RSUD Palembang BARI tetap dinyatakan berkelas B. Bahkan dalam surat Itjen Menkes tersebut ditegaskan “..bahwa peningkatan kelas C menjadi kelas B menjadi wewenang Menteri Kesehatan dan telah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan.”

Tak surut dengan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi menurunkan sendiri timnya. Bisa diduga, hasil visitasi tim Dinkes Provinsi menyatakan bahwa RSUD Palembang BARI dianggap kurang layak berkelas B, seperti tertuang dalam surat Kadinkes Provinsi SumSel nomor: 445/2129/KES/XI/2011 tanggal 26 Agustus 2011.   

Tentu, pertemuan di ruang rapat Kaper BPKP Sumsel siang itu tak hendak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Seperti yang dikatakan Sekda Kota Palembang, Drs. H. M. Husni Thamrin MM, “Kami menginginkan solusi terbaik dalam mengedepankan pelayanan masyarakat. Bukan ujub dan takabur tapi sebagai penyemangat, untuk menjaga wibawa dan harkat martabat pangkat yang kita sandang itu. Karena itu amanah. Maka, dengan semangat itulah kami menginkan persamaan persepsi. Karena setelah saya amati permasalahan ini, ternyata ini persoalan komunikasi, cara penyampaian. Bisa jadi penafsiran yang berbeda dari penyampaian yang salah. Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang dalam posisi ‘sami’na wa ato’na’ (kami dengar dan kami taat). Karena apalah artinya predikat tanpa pengakuan.”

Maka dalam kesempatan itu pun Plt. Direktur RSUD Palembang BARI dr. Hj. Makiani, MM, menyampaikan bahwa pihak rumah sakit sebenarnya telah melakukan komunikasi dengan Dinkes Provinsi, dan telah berupaya menindaklanjuti berbagai temuan dari tim visitasi Dinkes Pemprov Sumsel. Makiani menayangkan matriks dan foto-foto yang merupakan hasil pertemuan pihaknya dengan pihak Dinkes Provinsi dan dimediasi oleh BPKP Perwakilan Sumsel pada 5 Oktober 2011. Dalam matriks dan foto-foto itu tergambar hal-hal yang menjadi temuan tim Dinkes Provinsi dan langkah yang telah ditempuh serta jadwal rencana tindak untuk dipenuhi secara bertahap.

Ada pun mengenai Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) yang dikatakan kurang memenuhi syarat, telah dilakukan pemeriksaan ulang oleh ahli IPAL Dinkes Provinsi sendiri yang ternyata tidak ada masalah. Ada pun selisih tagihan antara tarif kelas C dan  B, telah disubsidi oleh pihak Pemko Palembang.
Setelah pemaparan yang ditayangkan Plt Dirut RSUD Palembang BARI tersebut, mulai tampak kecerahan di wajah Zulkarnain Noerdin. Hasil visitasi timnya ternyata memang telah ditanggapi dengan serius. “Kami mungkin dianggap rewel, tapi semua ini demi kebaikan,” kata Zulkarnain. “Kami dapat menerima kemajuan dalam pemaparan ini sepanjang tindak lanjut tersebut dicek ke lapangan dan didampingi oleh BPKP Perwakilan Sumsel..!” Dan itulah yang menjadi titik terang. Itulah yang menjadikan tepuk tangan pun bergemuruh dari peserta yang hadir di ruangan itu.

Pertemuan diakhiri dengan menandatangani notulen. Pada notulen tersebut antara lain dinyatakan bahwa secara formal RSUD Palembang BARI memang diakui sebagai RSUD kelas B. Namun, untuk meyakinkan kelengkapan secara fisik agar layanan berjalan optimal sesuai kelasnya, akan diadakan kunjungan ulang bersama antar Dinkes Provinsi Sumsel, Dinkes Kota Palembang, dan RSUD Palembang BARI dengan disaksikan oleh Tim dari BPKP. Selain itu, notulen juga menyatakan akan dilakukan penandatanganan Mou mengenai penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara menyatakan, “Kami berkeyakinan semua pihak memiliki “nawaitu” (niat) yang sama, yaitu berbuat baik bagi kemashalatan untuk ummat, terutama rakyat miskin. RSUD Palembang BARI menginginkan kinerja yang baik dan diakui atasan demikian juga dengan provinsi dan kota. Di sini, posisi BPKP adalah ingin membantu menyelesaikan masalah secepatnya.” (HUMAS BPKP SUMSEL)



Share      

Berita Terkait:

21 Nopember 2014 14:54:59 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Setelah Pajak Hotel, Pemkot Sorong Benahi Retribusi Parkir
21 Nopember 2014 14:29:15 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Inspektorat Bojonegoro Gandeng BPKP Selenggarakan Bimtek AIBR
21 Nopember 2014 10:45:12 / perekonomian2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP - Ditjen Cipta Karya Selenggarakan Pelatihan Audit PNPM Perkotaan
20 Nopember 2014 23:36:22 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pertajam Kompetensi Basis Akrual, APIP Kab. Kepulauan Sangihe Gandeng BPKP Sulut
10 Nopember 2014 11:20:48 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Terkait Aset Tetap, Anggota DPRD Pangkep Kunjungi BPKP Sulsel