Rapat Kerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2012

Bertempat di Hotel Grand Jaya Raya Ruang Garuda IV, Cisarua Puncak, Bogor, dari tanggal 24 s.d. 26 Januari 2012, seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional umum dan staf Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengikuti Rapat Kerja Tahun 2012. Raker Deputi Pengawasan Bidang PKD  yang bertemakan : “Peningkatan Kapasitas SDM APIP dan Kualitas Pelaporan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” ini  dibuka Selasa 24 Januari 2012 pukul 19.20 dengan diawali dengan gema  lagu Indonesia Raya dan Hymne BPKP yang dinyanyikan oleh seluruh peserta raker. 

Dilanjutkan dengan laporan Direktur Pengawasan PKD Wilayah III,  Agus Sukiswo yang menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan tindak lanjut (follow up)dari Raker BPKP 8 s.d. 11 Januari 2012 di Lembang-Bandung dan tujuannya untuk menyamakan persepsi dan langkah implementasi hasil Raker BPKP. Pembahasan  materi raker dikelompokkan dalam 5 Komisi yaitu :   Komisi I : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPKP Berbasis Teknologi Informasi, Komisi II : Pengembangan Kapasitas SDM APIP yang Profesional dan Kompeten, Komisi III :  Pengembangan Kapasitas SDM Deputi IV berbasis Kompetensi, Komisi IV : Pembinaan SPIP, dan Komisi V : Rencana dan Strategi  Penyerapan Anggaran. 

Selanjutnya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, dalam arahannya mengingatkan bahwa BPKP sedang berduka dengan meninggalnya beberapa karyawan BPKP karena sakit (Susilo Hadi) ataupun kecelakaan lalu lintas (Rizal Hermansyah dan Pujianto) dan beliau mengajak para peserta raker untuk berdo’a  dengan memimpin pembacaan Suratul Fathihah buat almarhum. Lebih lanjut Iman Bastari mengingatkan bahwa jadikan bekerja sebagai suatu kegiatan ibadah, selingi dengan  istirahat atau relaksasi. Jika ada masalah sampaikan kepada pimpinan jangan dipendam dalam hati atau malah membuat surat kaleng. Jadikan musibah sebagai bahan renungan sehingga kita tidak lupa untuk selalu berdoa agar dihindarkan dari segala musibah. 

Lebih lanjut dikatakan Iman Bastari bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional  dan harus  didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik agar pelaksanaan program RB menjadi lebih efektif.  Kontribusi  yang dapat diberikan oleh BPKP adalah membantu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, baik dalam bentuk penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Negara/Daerah maupun meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya.

Hari ke dua raker, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan pernyataan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku oleh seluruh jajaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah disaksikan oleh Kepala BPKP.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP, Mardiasmo mengatakan bahwa BPKP telah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan baik. Namun untuk misi ketiga dan keempat, rasanya harus diakui bahwa BPKP belum sepenuhnya dapat melaksanakan misi tersebut yaitu belum secara optimal mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah dan menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Untuk itu BPKP berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM BPKP dan APIPdengan membuat rancangan  penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi. Untuk mendukung hal ini  diperlukan adanya peta kompetensi seluruh pegawai BPKP serta identifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai BPKP agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Kedeputian Keuangan Daerah juga harus dapat mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan atau dipersyaratkan bagi pegawai yang akan ditempatkan di bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Hari ketiga raker diisi dengan sidang pleno dan perumusan hasilnya dan ditutup oleh.Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Kasminto  yang mewakili deputi. Sebagai wujud rasa syukur terselenggaranya acara  ini, seluruh hadirin mengaminkan do’a yang dipimpin secara  bergantian oleh Muhammad Riadi Anwar (pembukaan/ penutupan raker) dan Muh. Husen (penandatanganan Pakta Integitas ).

Esensi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tumbuhnya kesamaan pandangan dari seluruh jajaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam merumuskan tindakan-tindakan  operasional untuk mengimplementasikan rumusan hasil raker BPKP, sehingga mendukung kinerja Kedeputian Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. (Humas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah-Amir El Husin)

Berita Terkait

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi…
14 Maret 2012 08:33:22 / bengkulu1 / dibaca: 1157 kali
Pemantauan Atas Kondisi Jalan dan Jembatan Rusak

Selasa, tanggal 13 Maret 2012, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat kunjungan dari…
24 Pebruari 2012 10:25:05 / kaltim1 / dibaca: 1339 kali
Kaper BPKP Kaltim hadiri Rakor RKA-KL TA. 2013 di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

M. Bahdin : “Keberhasilan dalam merencanakan akan menjadi langkah awal menuju…
22 Pebruari 2012 15:35:09 / yustinus_humas / dibaca: 1722 kali
Entry Meeting QA RBN di MA

Aktivitas Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang diketua…
29 Desember 2011 22:45:55 / sulsel1 / dibaca: 978 kali
Gelorakan Gerakan menuju WTP di Daerah

“Gelorakan gerakan menuju WTP di daerah”, demikian sambutan Gubernur Sulawesi Selatan…