Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Jembrana Gandeng BPKP Bali Untuk Membangun Good Governance

17 Desember 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 527 kali / Kat: Audit
Kunjungan ini dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, SH. dan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Abd. Rachman Datjong.
“Kami di Jembrana mempunyai program kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan dan Sosial Kabupaten Jembrana (JKJ). Manfaat program ini telah dinikmati oleh masyarakat dan sangguh mendesak kegiatan ini tetap berjalan, ” papar Plt. Ketua DPRD. Lebih lanjut pimpinan rombongan menyampaikan pula bahwa terdapat permasalahan mengenai kelembagaan Badan Pelaksana JKJ tersebut, sehingga menjadi temuan BPK. Pemerintah Kabupaten Jembrana menginginkan hal yang baik ini tidak mengandung masalah, oleh karena itu meminta BPKP dapat memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembicaraan yang cukup akrab tersebut, turut hadir para pejabat dari Pemkab Jembrana adalah beberapa wakil dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat. Informasi mengenai program ini menjadi lengkap tatkala Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan mekanisme program Kesehatan di Jembrana dengan JKJ-nya dan permasalahan yang dihadapi. Kepala Bagian Keuangan menambahkan dengan penjelasan mengenai prosedur pendanaannya, dan staf Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana menjelaskan mengenai kelembagaannya.
Kepala Perwakilan BPKP yang didampingi oleh segenap pejabat struktural dan fungsional, menjelaskan peran BPKP yang berbeda dari sebelumnya. “Kami mendorong Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kepasitas Pemda. BPKP juga berperan membantu Pemda dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemda.” Selanjutnya ditambahkan pula bahwa BPKP merasa senang dan akan membantu Pemkab Jembrana sepenuhnya dalam menghadapi permasalahann ini.
Diskusi berjalan lancar dengan pengungkapan berbagai opini dan tanggapan. Jamason Sinaga, Kepala Bidang APD BPKP Bali mempertajam pokok bahasan dari perspektif keuangan negara. Dari diskusi dihasilkan beberapa kesamaan persepsi mengenai persoalan yang mengemuka. Pihak Pemkab Jembrana mengatakan puas dengan diskusi ini dan dapat memahami tindak lanjut yang akan dilakukan. Di akhir diskusi , Arimbawa dari Inspektorat Jembrana menyampaikan bahwa Pemkab Jembrana tetap memohon BPKP dapat melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan sudah bagus bersama dengan Inspektorat Jembrana. (humas bali).



Share   Tweet   

---

Berita Terkait:

04 Nopember 2013 14:24:44 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Raskin Sangat Membantu Ekonomi Keluarga Miskin
25 September 2013 13:09:52 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dana BOK Sebagai Stimulus bagi Kegiatan Puskesmas Lampisu
13 Juni 2013 10:44:00 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2012 Memperoleh WTP
10 Juni 2013 10:55:58 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Layanan Prima BPKP Kepada Polres Sorong Kota.
07 Juni 2013 16:50:36 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Diminta Mediasi Masalah Aset di Daerah Sorong

Produk dan Layanan