Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Jembrana Gandeng BPKP Bali Untuk Membangun Good Governance

17 Desember 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 843 kali / Kat: Audit
Kunjungan ini dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, SH. dan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Abd. Rachman Datjong.
“Kami di Jembrana mempunyai program kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan dan Sosial Kabupaten Jembrana (JKJ). Manfaat program ini telah dinikmati oleh masyarakat dan sangguh mendesak kegiatan ini tetap berjalan, ” papar Plt. Ketua DPRD. Lebih lanjut pimpinan rombongan menyampaikan pula bahwa terdapat permasalahan mengenai kelembagaan Badan Pelaksana JKJ tersebut, sehingga menjadi temuan BPK. Pemerintah Kabupaten Jembrana menginginkan hal yang baik ini tidak mengandung masalah, oleh karena itu meminta BPKP dapat memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembicaraan yang cukup akrab tersebut, turut hadir para pejabat dari Pemkab Jembrana adalah beberapa wakil dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat. Informasi mengenai program ini menjadi lengkap tatkala Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan mekanisme program Kesehatan di Jembrana dengan JKJ-nya dan permasalahan yang dihadapi. Kepala Bagian Keuangan menambahkan dengan penjelasan mengenai prosedur pendanaannya, dan staf Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana menjelaskan mengenai kelembagaannya.
Kepala Perwakilan BPKP yang didampingi oleh segenap pejabat struktural dan fungsional, menjelaskan peran BPKP yang berbeda dari sebelumnya. “Kami mendorong Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kepasitas Pemda. BPKP juga berperan membantu Pemda dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemda.” Selanjutnya ditambahkan pula bahwa BPKP merasa senang dan akan membantu Pemkab Jembrana sepenuhnya dalam menghadapi permasalahann ini.
Diskusi berjalan lancar dengan pengungkapan berbagai opini dan tanggapan. Jamason Sinaga, Kepala Bidang APD BPKP Bali mempertajam pokok bahasan dari perspektif keuangan negara. Dari diskusi dihasilkan beberapa kesamaan persepsi mengenai persoalan yang mengemuka. Pihak Pemkab Jembrana mengatakan puas dengan diskusi ini dan dapat memahami tindak lanjut yang akan dilakukan. Di akhir diskusi , Arimbawa dari Inspektorat Jembrana menyampaikan bahwa Pemkab Jembrana tetap memohon BPKP dapat melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan sudah bagus bersama dengan Inspektorat Jembrana. (humas bali).



Share   Tweet   

---

Berita Terkait:

27 Juni 2016 23:56:00 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Membumikan Siskeudes di Tanah Banua Bersama Dosen dan Mahasiswa ULM
03 Juni 2016 22:08:34 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Audit
Validasi JKN 2015: Sebagian Besar Provinsi Cukup Berhasil
01 Juni 2016 14:16:59 / tanti / dibaca: kali / Kat: Audit
Audit JKN, Jadikan Pelayanan Kesehatan Lebih Responsive
29 Mei 2016 21:10:46 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Online Shop Bergabung Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27 April 2016 22:21:52 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Boediono: BPKP merupakan elemen penting Reformasi Birokrasi