Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Lagi, Tiga Bawasda DI Sulsel Manfaatkan Fasilitas Inpassing
08 Desember 2003 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 4017 kali / Kat: Audit
Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Barru, Bawasda Kabupaten Pinrang, dan Bawasda Kabupaten Polmas adalah tiga Bawasda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang tengah menantikan terbitnya surat persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui inpassing. Dengan keterlibatan secara aktif dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Tim Satgas Pembinaan JFA), ketiga Bawasda tersebut telah merampungkan tahapan kegiatan berkaitan dengan proses inpassing ke dalam JFA.
Adapun PNS yang diusulkan untuk diangkat ke dalam JFA melalui inpassing pada tiga Bawasda tersebut berjumlah 50 orang, dengan rincian sebagai berikut: Bawasda Kab. Barru 16 orang, Bawasda Kab. Pinrang 18 orang, dan Bawasda Kab. Polmas 16 orang.
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah menumbuhkan antusiasme Bawasda untuk menerapkan JFA sebagai alternatif jenjang karier dan tekad untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan. Penerapan JFA dapat dilakukan melalui beberapa cara pengangkatan yaitu: pengangkatan pertama, perpindahan, dan inpassing, namun sementara ini inpassing ternyata merupakan cara yang paling banyak diminati oleh Bawasda. Inpassing adalah pengangkatan ke dalam JFA bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan melalui penyesuaian ke dalam JFA. BPKP sebagai instansi pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah berupaya untuk mendukung dan memfasilitasi keinginan Bawasda tersebut. Langkah nyata telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA BPKP dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan sosialisasi dan asistensi ketentuan JFA pada Bawasda, (2) Menyusun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan inpassing JFA di Bawasda, (3) Bekerjasama dengan seluruh perwakilan BPKP untuk membentuk Tim Satgas Pembinaan JFA yang siap membantu dan memfasilitasi proses inpassing, dan (4) Menyelenggarakan Diklat Training Of Trainer Fasilitator Pembinaan JFA dan Diklat Asistensi Inpassing JFA bagi Tim Satgas di seluruh Perwakilan BPKP.
Di samping itu, berkaitan dengan periode inpassing yang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 serta jumlah Bawasda di seluruh Indonesia yang cukup banyak (mencapai 400 Bawasda), maka berbagai upaya telah, dan sedang dilakukan Pusbin JFA dalam mempercepat proses inpassing. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pemrosesan inpassing secara terpadu dengan melibatkan Bawasda, Perwakilan BPKP, dan Pusbin JFA.
Hasil yang dicapai sampai dengan tanggal awal Desember 2003 jumlah Bawasda yang telah menyampaikan permohonan persetujuan inpassing adalah dalam proses pengujian administratif oleh Perw. BPKP 11 Bawasda, dalam proses persetujuan oleh Kepala BPKP 3 Bawasda, dan telah diterbitkan persetujuan 8 Bawasda.
Keterlibatan Perwakilan BPKP (Tim Satgas Pembinaan JFA) dalam memfasilitasi proses inpassing terutama berkenaan dengan inventarisasi PNS yang akan diinpassing, pengujian administratif terhadap usulan inpassing Bawasda, dan mempersiapkan dokumen lain yang diperlukan berkaitan dengan hasil pengujian serta persetujuan inpassing oleh Kepala BPKP.



Share      

Berita Terkait:

17 April 2014 08:45:43 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Seminar Nasional Internal Audit 2014
29 Maret 2014 09:50:36 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Pantau Program Pamsimas
04 Nopember 2013 14:24:44 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Raskin Sangat Membantu Ekonomi Keluarga Miskin
25 September 2013 13:09:52 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dana BOK Sebagai Stimulus bagi Kegiatan Puskesmas Lampisu
13 Juni 2013 10:44:00 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2012 Memperoleh WTP