Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bertekad Wujudkan Pemerintahan Yang Amanah Dan Bersih Melalui Penerapan SPIP

Di tengah keterbatasan sebagai pemerintahan baru, kabupaten di Sulawesi Utara ini memiliki tekad untuk menyelenggarakan SPIP

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) merupakan Pemda baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow melalui UU Nomor 30 Tahun 2008, atau baru berusia dua tahun. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kantor-kantor SKPD masih terbatas, termasuk kantor Bupati yang menggunakan bekas puskesmas. Meski demikian, Kab. Bolsel bertekad menerapkan Good Governance dan Clean Goverment melalui SPIP. Tekad tersebut dimulai dengan dilakukannya sosialisasi SPIP pada tanggal 9 Juni 2010 yang lalu. Acara sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan di aula sederhana kantor Bupati, di Molibagu, ibukota Kabupaten Bolsel, dibuka langsung oleh Bupati Drs. A.R. Mokoginta, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs. Gunawan Lumbu, Kepala DPPKAD Ir. Alex Saranaung, Asisten dan Staf Ahli Sekda, serta Kepala SKPD yang meliputi para pejabat Eselon III dan IV, sejumlah 62 orang peserta. Dalam sambutannya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyatakan bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dituntut kesiapan daerah baik secara kelembagaan maupun personil untuk mengantisipasi perubahan manajemen keuangan daerah, dan berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Bupati menegaskan bahwa reformasi sektor publik pada Kabupaten Bolsel diarahkan pada perubahan dan inovasi untuk menciptakan suatu bentuk dimensi kinerja yang baru, khususnya yang berkaitan dengan perilaku birokrasi (bureaucratic attitudes), dan action plan yang dirancang haruslah mengandung prinsip pengendalian intern yang baik. Dengan adanya sosialisasi ini, minimal dapat terbangun sebuah asumsi dan persamaan persepsi tentang SPIP yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolsel, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bersih untuk mendukung terciptanya Good Governance dan Clean Goverment. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulut yang telah bersedia berbagi pengetahuan tentang berbagai hal termasuk bimtek SIMDA dan sosialisasi SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dan mengungkapkan cita-cita untuk meraih predikat opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2010. Sebagai catatan Kab. Bolsel telah menerapkan SIMDA Keuangan, dan mendapat bimtek dari BPKP dalam penyusunan LKPD tahun 2009. Kepala Bidang APD selaku pejabat yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, John Z. Nasaputra dalam paparannya antara lain menyatakan bahwa satu atau dua tahun lagi BPK dalam melakukan audit terhadap LKPD, akan melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP sebagai dasar menetapkan sampel audit.