Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Yalimo dan Jayawijaya dengan Perwakilan BPKP Provinsi Papua
24 Nopember 2009 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 3092 kali / Kat: Audit
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKP dan Pemkab. Yalimo yang rencananya dilaksanakan di Baliem Pilamo Hotel tanggal 15 November 2009 sempat ditunda dikarenakan musibah yang menimpa salah satu staf Bupati, Agus Mabel anggota Kodim yang merupakan ajudan Bupati meninggal dunia dalam perjalanan mendampingi BUpati Yalimo menuju Wamena, tempat akan dilaksanakannya penandatanganan MoU. Ternyata hal ini tidak menyurutkan rencana awal yang sudah ditentukan, difasilitasi oleh Kepala Dinas PPKD Kab. Yalimo, Bapak Tigor Nababan ditemani oleh Kepada Bawasda Kab. Yalimo, Bapak Loas Sitorus berangkatlah tim dari BPKP menuju rumah duka sekaligus untuk melakukan Penandatanganan Mou. Di rumah duka, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Papua, Bapak Eddy Rachman didampingi Bapak Irianto dan rekan-rekan turut menyatakan rasa berbelasungkawa. Dalam suasana yang jauh dari formal dan diawali dengan pembicaraan yang ringan, Bapak Bupati, Drs. Wasuok D. Siep dan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Papua , Drs. Eddy Rachman, MM, melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan Kabupaten Yalimo. Keesokan harinya, tanggal 16 November 2009, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Jayawijaya dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dilakukan tepat pada pukul 09.00 WIT bertempat di Baliem Pilamo Hotel. Acara Penandatanganan Mou yang dibuka oleh Plt. Bupati Nduga selaku Kepala Dinas PPKD, Bapak Benyamin Arisoy, berlangsung lancar. Sambutan demi sambutan dibacakan baik dari Pihak Kabupaten Jayawijaya yang diwakili langsung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo, S.Sos, M.Par, didampingin oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, John R. Banua, maupun dari Pihak BPKP yang diwakili langsung oleh Bapak Eddy Rachman. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Papua menjelaskan bahwa selama ini terdapat empat fenomena yang dihadapi dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, yaitu adanya keraguan atas penguasaan asset, data akuntansi yang tidak akurat khususnya pada kabupaten baru hasil pemekaran, kurangnya pemahaman atas peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga menyebabkan fenomena yang terakhir, yaitu ada praktik yang tidak sehat sehingga dapat menyebabkan munculnya tindak pidana penyelewengan penggunaan keuangan daerah. Dalam sambutan lainnya, yang dibacakan oleh Bupati Jayawijaya, beliau menjelaskan bahwa selaku Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya pada dasarnya sangat berharap bahwa dengan adanya kesepakatan antara Kabupaten Jayawijaya dan Perwakilan BPKP Prov. Papua yang dituangkan dalam Penandatanganan MoU ini dapat membantu menaikkan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang sebelumnya masih disclaimer, meskipun Bapak Eddy Rachman telah menjelaskan bahwa beliau tidak akan memberikan jaminan 100% bahwa Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didampingi oleh BPKP akan bertambah baik. Bupati Kabupaten Jayawijaya juga sempat mengeluhkan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai warisan permasalahan yang ditinggalkan oleh bupati-bupati sebelumnya, namun beliau tidak akan menyerah begitu saja sehingga beliau berharap transfer knowledge dalam hal pendampingan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik. Acara penandatanganan berjalan kurang lebih sekitar 2 jam dan ditutup pada pukul 11.00 WIT dikarenakan Bupati Jayawijaya akan melakukan kunjungan di distrik-distrik wilayah Kabupaten Jayawijaya. (alyudha/papua)


Share      

Berita Terkait:

02 Desember 2019 09:04:51 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Polda Kepri Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik
27 Nopember 2019 09:02:45 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Raih Kualifikasi Badan Publikasi Menuju Informatif dari KIP
29 Agustus 2019 13:17:13 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP Se Provinsi Jambi
12 Agustus 2019 08:32:36 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Gorontalo Lakukan Observasi ke Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai
27 Juni 2019 14:20:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Akuntabilitas Keuangan Publik Menuju Indonesia Emas 2045