Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

E-Governmet Menunjang Good Government
30 Juli 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 2594 kali / Kat: Audit
Pentingnya mewujudkan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-Government) telah dikemukakan oleh berbagai pihak. Argument-nya bahwa e-Government akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good government. Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.
Peningkatan kesadaran akan pentingnya mewujudkan e-Government ini telah mulai tampak di institusi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan juga institusi-instusi pelayanan publik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya situs web pemerintah daerah yang di dalamnya memuat informasi-informasi tentang kondisi dan potensi daerahnya. Informasi seperti itu akan bermanfaat bagi masyarakat sebagai rujukan mengenai sumber daya wilayahnya. Selain itu dapat diketahui pula bahwa unit-unit pelayanan public telah memanfaatkan system data elektronik untuk pelayanan kepada masyarakat penggunanya sebagaimana dilakukan oleh rumah sakit, kantor pajak, perbankan dan lainnya. Beberapa instansi pemerintah daerah telah menyatakan bahwa pemerintahnya telah mulai memasuki era layanan public berbasis web, dimana sebagian layanan pemerintahnya telah menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Daerah yang telah agak maju ini adalah Kutai Timur, Takalar, dan Sidoarjo.
Tahapan layanan yang diselenggarakan baru layanan satu atap (one-roof services) dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi di satu tempat, belum sampai pada layanan terintegrasi dan akses layanan jarak jauh dari tempat pengguna. Tahapan e-Government tersebut belum mencapai tahapan yang dicita-citakan, namun langkah kea rah itu sudah dimulai secara bertahap.
Melihat perkembangan ini Kementrian Kominfo mengambil langkah dengan pembuat suatu standar kompetensi para pengelola e-Government. Panduan kompetensi pengelola e-Government disusun untuk memberikan pedoman dalam proses pencarian dan penempatan tenaga yang memenuhi syarat dalam mengelola e-Government. Panduan kompetensi ini juga memiliki manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang e-Government, yaitu untuk mengukur kinerja karyawan dan menyusun kurikulum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Hal ini dikatakan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informasi pada acara Workshop tentang Perencanaan dan Strategi e-Government yang diselenggarakan di Asean Room, Hotel Hilton, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2004, kemarin. Tujuan Workshop tersebut adalah untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia khususnya di bidang manajemen e-Government. Materi yang diberikan dalam workshop tersebut adalah Perencanaan e-Government, Strategi Pengembangan e-Government, serta Pedoman-pedoman Pengembangan e-Government.
(DCH)





Share      

Berita Terkait:

12 Agustus 2019 08:32:36 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Gorontalo Lakukan Observasi ke Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai
27 Juni 2019 14:20:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Akuntabilitas Keuangan Publik Menuju Indonesia Emas 2045
12 Pebruari 2019 07:59:39 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Pemeriksaan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2018
25 Januari 2019 09:58:45 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Kawal Pesta Demokrasi
16 Januari 2019 09:01:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Hikmat Allah Menghadirkan Damai Sejahtera