Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Ferry Mursyidan Baldan \" Perkuat Posisi BPKP dengan Kementerian Pengawasan\"
29 Juli 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 3310 kali / Kat: Audit
Hal ini terungkap dari Kunjungan Kerja Komisi II DRP RI ke Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung baru-baru ini, saat acara ramah tamah dengan aparat daerah, Ferry Mursyidan Baldan salah seorang anggota Komisi menyatakan bahwa untuk memperkuat posisi BPKP, Komisi II DPR RI telah mewacanakan akan membentuk Kementerian di Bidang Pengawasan.
Dalam rangka kunjungan kerja tersebut telah diadakan dua kali pertemuan. Pada tanggal 19 Juli 2004 bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur, pertemuan di ini dihadiri oleh para Bupati /Walikota se provinsi NAD.
Pertemuan ke dua pada tanggal 20 Juli 2004 diruang rapat Kapolda Provinsi Aceh Darussalam yang dihadiri oleh jajaran Kepolisian (Polda, Polres), Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kehakiman& HAM, BPN dan BPKP Perwakilan NAD.
Ketua Rombongan Komisi II, A. Teras Narang, SH dalam sambutannya menyatakan bahwa "Saat ini BPKP dipercaya oleh pemerintah untuk ikut membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan berperan dalam menghitung kerugian keuangan negara dan oleh karena itu legalitas perlu ditingkatkan".
Semoga wacana ini akan terwujud dalam waktu yang tidak begitu lama, dan BPKP bisa semakin terlihat kinerjanya dengan legalitas untuk menjadi Kementerian.



Share      

Berita Terkait:

02 Desember 2019 09:04:51 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Polda Kepri Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik
27 Nopember 2019 09:02:45 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Raih Kualifikasi Badan Publikasi Menuju Informatif dari KIP
29 Agustus 2019 13:17:13 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP Se Provinsi Jambi
12 Agustus 2019 08:32:36 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Gorontalo Lakukan Observasi ke Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai
27 Juni 2019 14:20:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Akuntabilitas Keuangan Publik Menuju Indonesia Emas 2045