Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Transparansi dan Akuntabilitas, Tuntutan Era Reformasi
28 Juli 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 2647 kali / Kat: Audit
Ekonom Indef, Aviliani memberikan pandangannya dalam sebuah seminar baru-baru ini di Jakarta menyangkut pengelolaan keuangan negara. Menurutnya terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran negara. Pertama, prinsip ekonomi yaitu prinsip yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Kedua, prinsip efisiensi, yaitu prinsip dalam penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan output yang maksimal. Dan ketiga prinsip efektifitas, yaitu prinsip penggunaan anggaran dalam mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik.
Menurut Aviliani, rakyat melalui DPR berhak mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip anggaran tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
Lebih jauh dikatakannya, selama ini terdapat kesalahan dalam memahami anggaran, baik rakyat maupun pemerintah. Indikasinya adalah kesadaran rakyat akan haknya atas anggaran masih sangat rendah. DI lain pihak kesadaran pemerintah akan kewajibannya atas anggaran juga sangat rendah. Kontrol terhadap anggaran belum bisa dilakukan dengan baik. Menurutnya, hal ini terjadi karena rakyat yang berhak melakukan kontrol belum mempunyai kesadaran atas haknya. Sementara itu pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat memang belum menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Di era reformasi ini, dituntut komitmen dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi nasional, diantaranya melalui transparansi anggaran, ujarnya.
"Anggaran pada hakekatnya merupakan uang rakyat,. Oleh karenanya dokumen anggaran harus terbuka untuk publik. Dalam proses penganggaran, rakyat harus dilibatkan secara aktif dan pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada rakyat karena pemerintah merupakan pemegang amanah rakyat"ujar wanita kelahiran Malang,14 Desember 1961 ini.
Penyalahgunaan anggaran dapat diketahui dari adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran. Beberapa celah kebocoran dapat dideteksi melalui analisis anggaran. Salah satu celah kebocoran anggaran yaitu penyimpangan terkait dengan peraturan perundangan, misalnya anggaran pendapatan tetap anggota DPR melebihi ketentuan yang berlaku.
(adri)


Share      

Berita Terkait:

02 Desember 2019 09:04:51 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Polda Kepri Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik
27 Nopember 2019 09:02:45 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Raih Kualifikasi Badan Publikasi Menuju Informatif dari KIP
29 Agustus 2019 13:17:13 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP Se Provinsi Jambi
12 Agustus 2019 08:32:36 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Gorontalo Lakukan Observasi ke Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai
27 Juni 2019 14:20:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Akuntabilitas Keuangan Publik Menuju Indonesia Emas 2045