Hari Rabu 1 April 2009, bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan program Raskin tahun 2009. Hadir pada kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ibu Marieta C. Kuntag ), Kepala Perwakilan BPKP (Bp Bambang Utoyo), Kepala Divre BULOG Manado (Bp Widya), Kabiro Perekonomian, Kepala BPMPD, wakil dari BPS, serta wakil dari Sub Divre dan wakil Kota/ Kabupaten se-Sulawesi Utara yang terkait dengan Raskin. Tahun ini BPKP diperan-aktifkan dalam Tim Koordinasi Raskin. Untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara hal tersebut tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 dan secara khusus ditetapkan dalam Surat Penunjukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Sulawesi Utara. Dalam rapat tersebut, beberapa hal penting yang diungkap antara lain tentang : 1.Selisih harga beras sebesar Rp 4.000,00 yang harus dibayar oleh Pemerintah, karena harga pasar beras adalah Rp 5.600,00 sedangkan harga Raskin hanya sebesar Rp 1.600,00 2.Pagu Raskin mengalami perubahan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang semula 20.750.940 Kg untuk 115.283 RTS menjadi 23.930.100 Kg untuk 132.945 sesuai Surat Gubernur Nomor 500/496/Sekr tanggal 27 Februari 2009. 3. Permasalahan di lapangan dan pengaduan masyarakat antara lain : • Kemungkinan beras dijual kembali • Kebijakan penambahan RTS di lapangan sehingga beras tidak diterima sebesar 15 Kg/ RTS • Penambahan biaya sehingga harga beras lebih dari Rp 1.600,00/ Kg. • Data RTS dari BPS ada yang tidak valid atau terlambat diterima • Beras diterima kurang dari seharusnya (karena susut, timbangan tidak valid dsb.) Akhirnya, acara rapat ditutup oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan memberikan apresiasi terhadap seluruh peserta rapat yang telah bekerja dengan baik. Komentar beliau sebelum menutup acara “Sekalipun ada riak-riak kecil permasalahan Raskin, termasuk pengaduan-pengaduan masyarakat, ternyata dalam hal penyaluran raskin, Provinsi Sulawesi Utara menduduki peringkat kedua terbaik di Indonesia. Peringkat pertama adalah Provinsi Bali. Hal tersebut patut dipertahankan bahkan ditingkatkan” Sekedar info tambahan, Provinsi Gorontalo sebagai daerah wilayah kerja Perwakilan juga telah melaksanakan perubahan pagu (Penetapan Pagu Baru) sesuai SK Gubernur Gorontalo Nomor 60/23/II/2009 tanggal 12 Februari 2009. Alokasi Raskin sebesar 14.641.920 Kg untuk 81.344 RTS. (Humas Sulut)