MATARAM - Berdasarkan data di Kementerian PUPR, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi yang memiliki infrastruktur bendungan terbanyak se-Indonesia, yakni sejumlah 72 bendungan.

Menindaklanjuti brainstorming antara Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat dengan Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi pada minggu lalu, Selasa (25/1) Kepala Perwakilan BPKP NTB beserta tim mendapat kunjugan dari BWS NT I dalam hal ini dihadiri oleh tenaga ahli bendungan, Kasatker DOISP, PPK Perencanaan, serta Staf Satker DOISP dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas atas Pemanfaatan Pembangunan Bendungan di Provinsi NTB.

Dalam rangka Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), Perwakilan BPKP NTB melihat bendungan di Provinsi NTB merupakan infrastruktur strategis yang berdampak cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional, BPKP melaksanakan pengawasan untuk mengurai permasalahan pengelolaan bendungan dengan melaksanakan kegiatan forum diskusi bersama dengan tenaga ahli bendungan dari BWS NT I.

Dari proses pengawasan ini, diharapkan dapat menemukan titik permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengelolaan bendungan secara umum di Indonesia sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis kepada seluruh stakeholder untuk menjadi perbaikan ke depan, serta infrastruktur terbangun dapat memberikan manfaat yang lebih optimal untuk masyarakat.

(Kominfo BPKP NTB)