Diskusi Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara

.

TERNATE (25/1/2022) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengikuti Coffee Morning bersama pimpinan instansi vertikal di Provinsi Maluku Utara. Pertemuan tersebut mendiskusikan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. 

Diskusi dihadiri oleh Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha, Kepala Kanwil DJPb Adnan Wimbyarto, Kepala KPKNL Ternate Achmakrishna Himawan, Kepala KPPN Ternate Rochmad Arif Setyawan, Kepala Bea Cukai Maluku Utara Sinta Dewi Arini, dan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Arsal Azis. Berlangsung di Pantry Marimoi BPS Malut, diskusi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dan untuk menciptakan terobosan dalam rangka menjaga bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara, sehingga seirama dengan terpilihnya Provinsi Maluku Utara di Tahun 2021 kembali menjadi provinsi terbahagia di Indonesia menurut BPS.

Dalam diskusi tersebut, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Aidil Adha menyampaikan beberapa isu terkait pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan di Maluku Utara, yaitu meningkat menjadi 11,41% Q3 2021 (y-on-y) dibanding tahun 2020 sebesar 4,92%. Namun Aidil menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat di Maluku Utara perlu diperhatikan agar dapat mencapai indeks kesejahteraan masyarakat. Karena Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) masih sebesar 105.95 hanya bergeser 5,95 dari petani mengalami impas, walaupun kondisi tersebut telah naik dari tahun 2020 NTP hanya 97,51 atau petani dikatakan merugi. Perhatian terhadap mata pencaharian petani dan nelayan menjadi topik menarik dalam diskusi kali ini, upaya untuk meningkatkan perekonomian para petani dan nelayan di Maluku Utara.

Kepala Kanwil DJPb menyampaikan bahwa melalui diskusi ini diinginkan memperkuat peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dengan melibatkan instansi terkait agar data yang digunakan bersifat riil dan akurat, dalam paparan diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara per triwulan III 2021 mencapai 11,41% pendorong utama dari sektor pertambangan logam, tingkat pertumbuhan tersebut bersifat fantastis bila dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya atau secara nasional.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa BPKP Maluku Utara akan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka mengawal akuntabilitas perekonomian dan kesejahteraan penduduk di Maluku Utara. Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional, Perwakilan BPKP Maluku Utara juga mendukung melalui Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD 2022) yang salah satunya, yaitu Pengawasan atas Optimalisasi Tol Laut di Provinsi Maluku Utara yang dapat mendukung serta berperan meningkatan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, serta pengawasan-pengawasan lainnya untuk memastikan program  pemerintah baik pembangunan fisik dan kegiatan sampai dan bermanfaat bagi masyarakat sasaran.

 

(Kominfo BPKP Malut/April)