Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

HASIL EVALUASI LAKIP 2007: KINERJA PEMPROV SUMSEL “CUKUP BAIK”
09 September 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1160 kali / Kat: Audit
Ketua panitia Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) 2007, Drs H Erman Robain Sirod, mengatakan, nilai sistem LAKIP 2007 tersebut mewujudkan kinerja Pemprov Sumsel sepanjang tahun 2007.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Agus Sukaton W, dan Tim Pendampingan, para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan.
”Proses evaluasinya berlangsung sejak 11 Juni 2008 hingga 22 Juli 2008,” kata Erman, yang juga kepala inspektorat Provinsi Sumsel saat paparan hasil evaluasi LAKIP 2007 di ruang rapat Bina Praja, kemarin (2/9). Selama proses evaluasi Tim dari BPKP Sumsel mendampingi panitia evaluasi Provinsi.
Menurut dia, jumlah dinas yang dievaluasi mencapai 36 unit kerja. Masing-masing,19 dinas, 14 badan, dan 3 sekretariat/kantor. Yang dievaluasi meliputi rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan Lakip 2007.
Irma, anggota tim satker evaluasi LAKIP 2007 menambahkan, perencanaan kinerja mendapat penilaian baik. Untuk pelaporan kinerja, lebih dari 80 SKPD belum bisa menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai.“Sebanyak 52,8 persen belum menggunakan informasi yang disajikan dalam Lakip,” kata Irma. Lalu, 52,7 persen SKPD bahkan belum menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan manajemen kinerja. Sedang pencapaian kinerja mendapat penilaian kurang karena rumusan indikator output maupun indikator sasaran belum tepat.
Selain itu capaian target output maupun target sasaran oleh SKPD masih rendah. Di samping, sebagian besar SKPD belum memiliki informasi mengenai kinerja output maupun sasaran yang dapat diandalkan.
Ditambahkan Irma, hambatan dalam implementasi akuntabilitas instansi pemerintahan diantaranya, kurangnya pemahaman SDM terhadap masing-masing komponen yang ada dalam renstra, renja, dan LAKIP. SDM yang memahami LAKIP justru tidak dilibatkan dalam penyusunan LAKIP. ”Dan belum adanya reward dan punishment terhadap pelaksanaan penerapan LAKIP,” cetusnya.
Asistensi Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Drs. H. Abdul Shobur, S.H., M.M., yang memimpin evaluasi LAKIP 2007, meminta unit-unit yang mendapat penilaian ‘kurang’ untuk lebih baik dalam kinerjanya pada tahun 2008 meskipun secara keseluruhan kinerja jajaran Pemprov Sumsel ‘cukup baik’.
“Evaluasi LAKIP menjadi sarana bagi kepala daerah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja jajarannya,” ungkap Shobur. Ia mengatakan, dilaksanakan evaluasi LAKIP bukan untuk memberikan sanksi kepada jajaran, tapi lebih ditunjukan kepada penyempurnaan program kerja ke depan nantinya. “Meski demikian, Inspektorat mungkin bisa melakukan evaluasi dari hasil LAKIP agar kedepan kinerja kita bisa lebih baik lagi,” pungkas Shobur. (fd)




Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2016 21:10:46 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Online Shop Bergabung Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27 April 2016 22:21:52 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Boediono: BPKP merupakan elemen penting Reformasi Birokrasi
20 April 2016 18:38:01 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Bekali Aparat Pemda Implementasikan SISKEUDES
12 April 2016 09:14:17 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Studi Banding BPK Bali tentang Implementasi Perhitungan Kerugian Negara di BPKP Bali
11 Maret 2016 11:29:08 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Audit
Mengenali Fraud Red Flags


Loading the Player...
Video Lainnya