BPKP Konsisten Kawal Dana Desa

.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program Dana Desa yang telah digagas sejak 2015 itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari jumlah desa yang menerima manfaat.
 
"Desa memiliki peran penting sebagai penyangga perekonomian nasional yang perlu dikawal agar penggunaannya tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat," katanya usai bertemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Abdul Halim Iskandar, Kamis (2/12).
 
Menurutnya, perlu sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga agar dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk desa benar-benar tepat sasaran dan terasa manfaatnya.
 
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menerangkan upaya pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem. 
 
Apalagi kata dia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan tingkat kemiskinan bisa mencapai nol persen pada 2024 mendatang. Hal ini merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global.
 
"Semua kementerian lembaga termasuk BPKP terus berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan berbagai skema," ujarnya.
 
Selanjutnya, BPKP sebagai auditor presiden juga secara proaktif meminta akses data by name by address. Keluarga Penerima Manfaat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Nantinya, Data BNBA tersebut dibutuhkan BPKP untuk mengawal akuntabilitas penyaluran BLT-DD.
 
(Tim Kominfo BPKP/FR)