Sistem Pengendalian Intern Buka Jalan Pencapaian Tujuan Daerah

.

BANJARBARU (1/12/21) - Pemerintah Daerah harus memastikan berjalannya tiga hal agar agenda politik kepala daerah berjalan, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Aplikasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ketika menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (1/12).

Katanya, SPIP akan membantu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah dan mengatasi korupsi Pemerintah Daerah yang marak di Kalimantan Selatan. Karenanya, harus ada strategi implementasi SPIP di Pemerintah Daerah. 

Menurut Rudy, strategi implementasi SPIP mencakup penguatan internal dan penguatan eksternal. Ditekankannya, BPKP akan mendorong SPIP di Pemerintah Daerah tidak sekadar kewajiban (mandatory), tetapi benar-benar untuk dimiliki (ownership) dan menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Siswaskeudes sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi keuangan desa sebab Pemerintah Daerah wajib mengawasi keuangan desa dengan anggaran desa yang semakin besar dan korupsi yang marak di desa.

Diungkapkan oleh Rudy, APIP daerah dengan SDM yang terbatas kemampuan dan jumlahnya akan terbantu ketika mengaudit keuangan desa dengan Siswaskeudes.

Di sisi lain, SAKIP adalah salah satu bagian penting dari SPIP yang perlu ditingkatkan kualitas implementasinya agar kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

“Langkah-langkah meningkatkan kualitas SAKIP adalah,peningkatan kualitas pengorganisasian, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja,” tegas Rudy yang merupakan Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Audiensi ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakah perintah langsung Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.***

 

(Kominfo BPKP Kalsel)