Tiga Kedeputian Bersinergi Mendukung APP 2021 dan 2022

.

BANDUNG (25/11) – Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman serta Kedeputian Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Polhukam PMK) mengadakan rapat kerja (raker) bersama dalam mendukung APP 2021 dan 2022 bertempat di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Turut serta dalam kegiatan ini secara daring, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Dengan tema “Sinkronisasi Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dalam Mendukung BPKP Hadir Bermanfaat”, Deputi Perekonomian, Deputi Polhukam, dan Deputi Akuntan Negara bersinergi dalam upaya mencapai target APP 2021 serta menyinkronkan rencana kegiatan pengawasan untuk APP 2022. Raker dihadiri oleh seluruh direktur dan koordinator pengawasan (korwas) di lingkup Kedeputian Perekonomian dan Polhukam, serta korwas IPP dan pendamping dari seluruh perwakilan BPKP.

Rapat kerja ini dibuka oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Dalam sambutannya, Ateh kembali mengingatkan peserta bahwa hasil kerja BPKP telah dijawab dengan kepercayaan yang begitu besar. Ia mengungkapkan bahwa BPKP selalu diberi amanah mengawasi isu-isu strategis, baik oleh Presiden maupun menteri-menterinya. Oleh karena itu, ia meminta peserta raker untuk terus menjaga kepercayaan itu dengan hasil pengawasan yang berkualitas.

Ateh juga menekankan pentingnya peran direktorat rendal dalam delivery sintesa hasil pengawasan yang sangat dibutuhkan oleh stakeholders. Ia berharap sintesa-sintesa tersebut dapat terus meningkat baik secara jumlah maupun kualitas agar kehadiran BPKP selalu dirasakan sekaligus bermanfaat. Secara khusus, ia juga mengapresiasi Kedeputian Perekonomian dan Polhukam yang telah berkolaborasi menyelenggarakan raker ini untuk mendukung APP 2021 dan APP 2022.

Di waktu yang berbeda, Deputi Perekonomian Salamat Simanullang, Deputi Polhukam Iwan Taufiq Purwanto, dan Deputi Akuntan Negara Sally Salamah, bersinergi memaparkan penugasan-penugasan pengawasan di lingkup kedeputian masing-masing yang membutuhkan dukungan dari kedeputian lainnya. Khusus bagi peserta dari perwakilan BPKP, pesan yang disampaikan oleh Deputi adalah, pedoman yang disusun oleh rendal merupakan langkah minimal yang harus dijalankan, oleh karena itu kreativitas teman-teman di lapangan tidak dibatasi jika terdapat isu yang dapat dieskalasi, karena tujuannya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan yang bermanfaat bagi Presiden.

 

(Tim Kominfo/RW)