BPKP Kalsel: Laporan Keuangan WTP Harus Bernilai dan Tanpa Korupsi

.

BANJARMASIN (26/11) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 di Hotel Mercure, Banjarmasin.

Pada FGD ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meminta pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Rudy mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP 8 kali berturut-turut dari BPK. Namun, pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan raihan opini WTP.  Perlu diketahui, opini WTP merupakan modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam penanaman modal di daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan.

Capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga informasi keuangan  disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. “Ini adalah indikasi awal bahwa governansi atau tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik,” kata Rudy.

Rudy juga menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi, pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. "Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efisien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah.

(Kominfo BPKP Kalsel)