Perkuat Ideologi Pancasila, BPIP dan BPKP Identifikasi Program Kegiatan

.

SEMARANG (25/11) - Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/BPIP menyelenggarakan  Rapat Identifikasi Program/Kegiatan Penanaman nilai-nilai Pancasila dan Pengelolaan Risikonya, bertempat di Aula Amarta lantai tiga Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP Toni Agung Arifianto dalam sambutan sekaligus membuka rapat, menyampaikan salah satu tugas BPIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, Sejalan dengan tugas tersebut, salah satu sasaran strategis dalam Renstra BPIP 2020-2024, adalah terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila, dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/daerah agar berjalan dengan efektif.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi-2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Jumanto, mewakili Plt. Kepala Perwakilan menyampaikan dasar hukum penyelenggaraan SPIP adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2), dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP.  

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo dalam paparanya menyampaikan, Jawa Tengah harus tetap menjadi benteng dari Pancasila. Nilai luhur Pancasila harus hadir secara nyata dalam kehidupan. Pancasila harus terus menjadi  nilai yang  hidup dan bekerja dalam kehidupan, kebijakan dan keputusan,  serta nilai yang hidup bergelora dalam keseharian rakyat Indonesia. Selain hal di atas Jateng juga menerapkan konsep Jogo Tonggo.

Menutup rapat tersebut, Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP Abbas menyampaikan bahwa basis penganggaran di daerah perlu disinkronisasi dengan anggaran pusat. Kegiatan dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila harus tetap digelorakan, sejalan dengan kegiatan BPIP yang bersinergi dengan pemda.

(Kominfo BPKP Jateng Din)