BPKP Dorong Pemulihan Ekonomi di Maluku Tengah Berbasis Risiko dan Kearifan Lokal

.

MASOHI (19/11) – “BPKP saat ini tidak lagi hanya berperan watchdog (pengawas), namun BPKP telah bertransformasi menjadi trusted advisor bagi para stakeholders-nya,” ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam acara Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Lokal yang Didukung oleh BUMN/D di Wilayah Provinsi Maluku dan Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat (19/11).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Baileo Ir. Soekarno, Kota Masohi, Maluku Tengah. merupakan salah satu agenda besar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku karena berhasil menggandeng mitra kerja yang terdiri dari instansi-instansi besar, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PT Taspen (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, Bank MalukuMalut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi selaku Ketua Panitia Penyelenggara. menyampaikan bahwa BPKP diminta untuk memastikan program pengawalan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, transparan, bebas dari fraud dan tersampaikan kepada masyarakat, salah satunya di wilayah Provinsi Maluku. Namun hingga saat ini masih terdapat program yang perlu dioptimalisasi sebab berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut, lanjut Yunaedi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menginisiasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat diajak untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Hasilnya, banyak dukungan mitra kerja, seperti Bank Indonesia, OJK, PT Taspen (Persero), Bank BRI, Bank Mandiri, Bank MalukuMalut dan BPTP. Selain itu, dukungan penuh juga datang dari Bupati Maluku Tengah dan OPD terkait.

Program pemulihan ekonomi masyarakat di Maluku Tengah lebih difokuskan pada pengolahan kelapa menjadi tepung dan bahan turunan lainnya, mengingat besarnya potensi produksi kelapa di wilayah tersebut. “Kami harap program ini dapat berjalan dengan efektif dan dinamis, serta dapat mencakup dan berkembang secara luas di wilayah lainnya di Provinsi Maluku,” ucap Yunaedi.

“Dari banyaknya dukungan yang datang dari berbagai pihak ini, kami memiliki keyakinan bahwa program tersebut dapat berjalan dan bertumbuh dengan sehat, akuntabel dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yunaedi mengakhiri kata sambutannya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengatakan bahwa BPKP saat ini tidak lagi hanya menjadi watchdog (pengawas) dan tidak lagi hanya melakukan pemeriksaan atau audit, namun BPKP telah bertransformasi menjadi trusted advisor bagi para stakeholders-nya, termasuk bagi stakeholder utama BPKP yaitu Presiden RI.

Selain itu, Sally Salamah yang dijuluki ‘ahli manajemen risiko’ ini juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari transformasi BPKP. “Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mencoba untuk menyinergikan upaya-upaya dari BUMN/BUMD yang sebelumnya telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional di wilayah Provinsi Maluku, menjadi suatu kekuatan yang memiliki nilai strategis dalam memulihkan perekonomian nasional, terutama di wilayah Provinsi Maluku,” ungkap Sally.

Lanjut, Sally Salamah mengatakan bahwa kegiatan “Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah dengan Memanfaatkan Kekayaan Alam Lokal yang Didukung oleh BUMN/D di Wilayah Provinsi Maluku”, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat petani, dan lebih khusus lagi masyarakat yang memiliki kebun atau pohon kelapa. Jika selama ini masyarakat pemilik kebun atau pohon kelapa hanya bisa mengolah kelapa menjadi kopra yang memiliki nilai ekonomis relatif kecil, namun dengan bantuan BUMN/D melalui program unggulan masing-masing dapat membantu BUMDes untuk dapat mengolah kelapa menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Demikian kelapa yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh BUMDes dengan harga yang layak dan tentunya lebih tinggi dari harga kopra.

“Dengan dukungan dari BUMN/D yang ada di wilayah Provinsi Maluku ini, kami harap pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tengah dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ucap Sally Salamah menutup sambutannya.

Kegiatan hari itu juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama mendukung pemulihan ekonomi nasional di wilayah Provinsi Maluku, mulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Noviarsano Manullang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Maluku Roni Nazra, Pimpinan PT Taspen (Persero) Muhadi, Head Area Bank Mandiri cabang MalukuMalut Prayudi Wahyu, Pimpinan BRI Cabang Masohi Sudadi, Pimpinan Bank MalukuMalut Cabang Masohi Hanny Salampessy, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Ismail Usemahu, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku Procula Matitaputty, Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi. Turut menyaksikan dalam penandatanganan komitmen bersama tersebut yaitu Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah.

Dari kegiatan tersebut, diharapkan baik dari Pemerintah Daerah, BUMN/D, BUMDes, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat memiliki kesadaran akan munculnya risiko atas kegiatan dan program yang dilakukan. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku meminta semua pihak yang terkait agar mulai menerapkan manajemen risiko pada setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga apabila di kemudian hari risiko tersebut benar-benar terjadi maka sudah punya cara untuk melakukan mitigasinya.

(Kominfo BPKP Maluku)