Realisasi PBJ Cepat, Ekonomi Tumbuh

.

JAKARTA (22/11) - Dalam rangka  mendukung informasi akuntabilitas keuangan dan kinerja dari perspektif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya yang terkait dengan Pengadaan Barang Jasa (PBJ), BPKP akan berkoordinasi dengan APIP K/L untuk melaksanakan reviu PBJ pemerintah secara periodik setiap triwulan.

Untuk periode Triwulan IV, pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan fokus utama hambatan pelaksanaan PBJ, dengan cut off data sampai dengan tanggal 30 November 2021. Diharapkan seluruh APIP dapat berkolaborasi dan bersinergi memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

“Triwulan IV ini sebagai rangkaian yang pamungkas di tahun 2021, kita tentunya ingin bersama-sama dapat memberikan yang terbaik dari sudut pandang APIP/pengawas internal dalam mengawal teman-teman di manajemen sekjen, dirjen, sestama, ataupun deputi di kementerian/lembaga untuk menuntaskan amanah yang diberikan. Yaitu merealisasikan pengadaan barang jasa sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan serta ketentuan ataupun aturan yang memayungi nya,” ujar Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan (Rakorniswas) Reviu PBJ Triwulan IV Tahun 2021.

Iwan juga mengemukakan bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi beberapa hal, antara lain refocusing dan realokasi anggaran, keterlambatan proses pelaksanaan PBJ, adanya revisi anggaran, faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran kurang matang, dan pemblokiran anggaran.

Sementara itu, terkait masalah PBJ sebelumnya, terdapat beberapa persoalan yang terjadi di Triwulan III yang disoroti BPKP. Di antaranya, gagal tender atau tender ulang, tender belum dilelang, perencanaan PBJ belum di-input dan belum dipublikasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), tender tidak menggunakan sistem e-procurement, progres fisik kontrak kurang dari 50%, tingkat kandungan dalam negeri yang tidak sesuai, dan perbedaan antara hasil tender dengan kontrak yang telah ditandatangani.

Mengakhiri sambutannya Iwan mendorong seluruh APIP untuk dapat menetapkan tender sejak dini untuk percepatan PBJ. “Semakin cepat realisasi PBJ dengan menggerakkan roda perekonomian kita, tentunya semakin berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang mulai kita harapkan semakin meningkat di tahun depan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Sunarto yang hadir sebagai narasumber membagikan strategi pencegahan fraud PBJ di Kementerian PUPR. Adapun strategi yang dilakukan antara lain, reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ; perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan HPS, pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP; risk management di unit organisasi, balai, dan satker; pembentukan unit kepatuhan internal (UKI) pada unit organisasi dan balai sebagai lini kedua; pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor itjen; serta continuous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT based (PUPR 4.0).

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang mengatakan 70% korupsi di Indonesia berasal dari PBJ. Menurutnya terdapat dua masalah yang terjadi dalam PBJ adalah pelanggaran aturan PBJ dan karakter manusianya sendiri yang berkaitan dengan pola penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan dalam pengadaan PBJ.

(Kominfo BPKP/ws)