PONTIANAK (19/11) – Belum memperoleh Opini WTP, Bupati Bengkayang dan Wakil Bupati Bengkayang berharap BPKP Kalbar melalui pengawasannya dapat membantu percepatan peningkatan tata kelola dan pembangunan di Bengkayang. Untuk itu, Bupati melakukan penandatangan MoU dengan BPKP Kalbar terkait pengembangan manajemen pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

“Bengkayang adalah daerah yang belum meraih Opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, kami juga masih diliputi trauma dengan terjadinya OTT dari pendahulu kami. Namun, sebagai kepala daerah yang baru menjabat selama delapan bulan, kami tidak dapat berdiam diri dengan potensi kekayaan alam di depan mata yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Bengkayang.  Dengan demikian, dalam hal tata kelola, harus diakui banyak yang harus kami kejar.  Untuk itu, bantuan BPKP Kalbar untuk memberikan keyakinan yang memadai sangat diperlukan,” demikian dikatakan Bupati Bengkayang Sebastinus Darwis yang didampingi Wakil Bupati Syamsul Rizal. 

Darwis melihat dua sisi yang menurutnya perlu diselesaikan “Di satu sisi, pengelolaan potensi kekayaan alam Bengkayang yang luar biasa itu menunggu kita untuk berbuat. Untuk dapat dikelola dan dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal. Di lain sisi, sebagai penyelenggara pemerintah daerah, kami juga harus pastikan bahwa niat baik kami itu dapat senantiasa terjaga dalam koridor peraturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Darwis menggambarkan betapa Bengkayang sangat kaya akan potensi alam, destinasi pariwisata yang indah dan potensi holtikultura yang tinggi. “Komoditi yang dihasilkan Bengkayang antara lain jagung produksi Bengkayang yang memenuhi 76,71% pangsa pasar se-Kalbar,” ujar Darwis. “Maka, pembangunan sarana prasarana yang mendukung semua potensi itu sangatlah dibutuhkan.”

Untuk merealisasikan potensi tersebut, diakui Darwis, dibutuhkan sarana prasarana, khususnya pembangunan jalan raya yang menghubungkan sentra-sentra industri pertanian, perkebunan dan peternakan ke sentra pemasaran.

“Demikian juga kebutuhan kami akan jalan lintas dari Bengkayang ke Pelabuhan Kijing yang sepanjang jalan itu akan bertumbuh kawasan yang mendorong kemajuan bagi Bengkayang. Untuk merealisasikan semua itu upaya kami antara lain mengikuti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI (Persero) yang memberikan suntikan dana bantuan sebesar Rp250 Miliar dan disetujui pada Kamis, 14 Oktober lalu di Jakarta. Target kami dalam tiga tahun mendatang akan membayarnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) kami,” ujar Bupati Bengkayang optimis.

Terkait dengan rencana Program PEN tersebut, pada kesempatan itu, pihak Pemkab Bengkayang memaparkan data di hadapan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar beserta jajaran terkait rencana pembangunan,  berupa beberapa infrastruktur jalan yang akan direalisasikan dari kerja sama PT SMI.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal bersama jajaran (antara lain pihak BPKAD Bengkayang) turut memaparkan detail terkait rencana proyek pembangunan dari hasil kerja sama tersebut. Bupati dan Wakil Bupati harapkan BPKP dapat mengawal pembangunan infrastruktur jalan dari kerja sama untuk memajukan ekonomi Bengkayang.

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin menyambut itikad baik yang disampaikan Bupati Bengkayang tersebut. “Kami sampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati atas kehadirannya ke kantor BPKP Kalbar. Kami sadari diperlukan keberanian dari kepala daerah untuk mengambil risiko demi kesejahteraan masyarakatnya. Tentu dengan mengikuti proses manajemen risiko secara terukur dan bebas dari bias kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk itu, kami harapkan komitmen dan integritas dari Bupati dan jajaran agar kami dapat turut mengawal pembangunan di Bengkayang yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat, ” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Dikdik Sadikin yang sehari sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum AAIPI Kalbar, bahwa pengawasan internal selayaknya memang harus dimulai sejak di hulu sampai dengan ke hilir. Untuk itu, pengawalan APIP menjadi penting agar sejak perencanaan telah dapat diarahkan dan dilaksanakan dengan dampak pemulihan ekonomi nasional  serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Usai sambutan kedua belah pihak, sebagai langkah konkrit kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)