BPKP NTT Paparkan Aksi Wujudkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi

.

KUPANG - Rabu, 17 November 2021, menjadi momen bagi Perwakilan BPKP NTT untuk memaparkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Menpan RB secara daring. 
 
Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. 
 
Tim Penilai di antaranya membahas kebijakan yang telah dikeluarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP NTT dan seputar pengaruh pembangunan Zona Integritas terhadap penguatan kinerja sekaligus mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Beberapa reformasi Perwakilan BPKP NTT yang dijelaskan saat itu, antara lain e-BUM Cloud, e-BLU Cloud, SIA Bumdes, Moksa, Remot Pengawasan Vaksin, WAG Sinergi, Tindak Lanjut Terpadu, Analisis Permodelan HKP.
 
"Semoga dengan adanya pencanangan Zona Integritas BPKP NTT akan terus meningkatkan kinerja pengawasan, sekaligus menguatkan lingkungan anti korupsi, serta menjaga integritas,” ucap Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius. 
 
 
(Kominfo BPKP NTT – AT)