Lingkungan Anti Korupsi Jadi Komitmen BPKP Kalbar

.

PONTIANAK (17/11) – Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar paparkan Pembangunan Zona Integritas di hadapan Tim Penilai Internal Kemenpan-RB. Beberapa upaya dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi turut disampaikan.

“Ibarat sapu yang membersihkan lantai, maka yang pertama harus bersih adalah sapunya terlebih dahulu. Demikian pula dengan BPKP sebagai lembaga pengawasan yang melakukan pengawasan pada mitra, kami lah yang harus terlebih dahulu bersih. Untuk itu, bagi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, lingkungan antikorupsi menjadi komitmen kami. Baik agar pegawai selalu berada di dalam koridor yang berlaku dengan lingkungan pengendalian yang baik, maupun sebagai marwah lembaga pengawasan dan dorongan mitra untuk mencontoh,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Dikdik Sadikin dalam kegiatan Desk Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi yang diselenggarakan Kemenpan-RB secara virtual (17/11).

Hadir mendampingi Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Dikdik Sadikin dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Kalbar Puji Basuki, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Agung Zaenal, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi, Koordinator Pengawasan Bidang P3A B. Fredy Joko Susilo, Kepala Sub Bagian Umum Slamet Dadang Kurniadi, Subkoordinator Kepegawaian Bertus Hardi Pardede dan Subkoordinator Keuangan Lilik Prasetyo. Hadir pula bergabung secara virtual PFA BPKP Kalbar Yose Rizal dan juga pendamping dari Biro MKOT BPKP Pusat.

Beberapa pertanyaan disampaikan Tim Penilai seperti kebijakan mitra yang telah dikeluarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Kalbar dan seputar pengaruh pembangunan zona integritas terhadap penguatan kinerja sekaligus mewujudkan wilayah bebas dari korupsi.

Semua pertanyaan yang diajukan dijawab dengan lancar. “Beberapa sarana prasarana telah kami optimalkan untuk pencegahan korupsi di lingkungan kami. Misalnya, adanya ruang konsultasi dan ruang pelayanan publik dengan pantauan CCTV sehingga risiko terjadinya gratifikasi dapat dihindari. Demikian juga dengan kotak whistleblowing yang memungkinkan pengaduan dapat disampaikan untuk ditindak lanjuti,” ujar Dikdik.

Di samping itu, lebih lanjut disampaikan Dikdik, mengingat anggaran terbesar adalah biaya perjalanan dinas, maka Perwakilan BPKP Kalbar telah membuat aplikasi Mr. Perjadin yang membantu pengelolaan keuangan untuk menghindari adanya tumpang tindih hari perjalanan dinas luar kota. Selain itu, untuk menghindari adanya kecurangan dalam hal pembayaran hotel, Perwakilan BPKP Kalbar telah membuat MoU bersama hotel-hotel di wilayah Kalimantan Barat. MoU ini mengatur pengurusan biaya hotel perjalanan dinas pegawai, yang pembayaran dan administrasinya dikoordinasikan langsung antara pihak hotel dengan pengelola keuangan di Perwakilan BPKP Kalbar.

“Hal ini pun menjadikan pegawai yang keluar kota menjadi lebih nyaman. Mereka terjaga dalam koridor peraturan yang berlaku, di samping itu mereka juga tidak harus membawa uang tunai (cashless) untuk membayar biaya penginapan karena sudah dapat disediakan kamar yang diperlukan. Di pihak pengelola keuangan pun prosedur ini sangat membantu, karena dapat lebih cepat memproses pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pegawai yang bersangkutan,” imbuh Kaper.

Selain hal yang bersifat teknis kedinasan, disampaikan pula upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan antikorupsi yang lebih humanis antara lain dengan penyelenggaraan sharing knowledge yang dikemas dalam kegiatan library cafe dan pelaksanaan doa bersama setiap Senin pagi. Kepedulian lingkungan sekitar pun menjadi perhatian Perwakilan BPKP Kalbar dalam bentuk bakti sosial dan pemberian santunan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Namun dengan semua sarana prasarana yang disediakan untuk menciptakan lingkungan antikorupsi, Dikdik menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah cukup tanpa adanya dorongan keimanan. “Sebagaimana sumpah ASN yang diucapkan bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam maupun yang di luar diri kita, bahwa Tuhan tidak tidur, maka di BPKP Kalbar dipasang imbauan kepada pegawai muslim untuk menunaikan shalat berjamaah di mushola dengan tepat waktu, meninggalkan segala kegiatan ketika adzan berkumandang untuk menjalankan shalat. Konsekuensi imbauan tersebut adalah menuntut pimpinan dalam hal ini Kaper untuk menjadi teladan dengan menepati waktu shalat bahkan menjadi imam shalat. Adapun untuk pegawai yang beragama lain juga imbau untuk senantiasa menjalankan ibadahnya masing-masing,” jelasnya.

Semoga upaya-upaya yang dilakukan Perwakilan BPKP Kalbar tersebut dapat senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja pengawasan, sekaligus menguatkan lingkungan anti korupsi yang bukan saja berimbas kepada perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tapi juga dapat meningkatkan marwah BPKP sebagai lembaga pengawasan dan menjadi teladan bagi mitra di Kalimantan Barat.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)