BPKP Jateng Gelar Workshop Siswaskeudes Bagi APIP Daerah

.

SALATIGA (1/11) – Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menggelar Workshop Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes untuk APIP. Acara dibuka resmi oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Wibowo Aji, serta dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenaggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono.

Dalam arahannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono menyampaikan hasil evaluasi penyerapan anggaran dan reviu PBJ sampai Triwulan III (nasional) belum mencapain target yang telah ditetapkan. Ia berharap, APIP bisa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Raden menegaskan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) masih terdapat permasalahan ekstensifikasi dan intensifikasi yang berkaitan dengan pajak daerah. APIP diharapkan bersinergi untuk meningkatkan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban pengelolaan PAD untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing.

Raden menambahkan hasil evaluasi atas penyaluran bantuan BLT-DD dan penggunaan Dana Desa. Menurutnya, penggunaan Dana Desa masih perlu dioptimalisasi  agar bisa membawa perubahan signifikan terhadap kemandirian desa.

"Anggaran Dana Desa yang besar perlu dikelola dengan baik, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri membangun dan mengembangkan aplikasi Siskeudes untuk membantu perangkat desa dalam rangka mengelola keuangan desa," pungkasnya.

Di lain pihak, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyampaikan masih ada kasus penyimpangan Dana Desa. Penyebabnya di antaranya penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas. Oleh karena itu, manfaat pengawasan keuangan desa antara lain mencegah risiko tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa; desa menjadi role model bagi desa lain utamanya di wilayah sekitar; serta kepercayaan publik dan pemerintah terhadap desa meningkat.

Workshop dilanjutkan dengan paparan secara panel dari empat narasumber, yaitu Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wasis Prabowo dengan materi "Pengawasan Akuntabilitas Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa serta Tata Kelola Aset Desa". Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa dengan materi "Audit Kinerja Keuangan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Risiko". Sementara Tim Pengembang Aplikasi Siskeudes BPKP Pusat Andi Agung Febrianto memaparkan "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020."

(Tim Kominfo BPKP Jateng EP/EM/AD)