Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Babel

.

PANGKALPINANG (26/10) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ikhwan Mulyawan menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion "Mengawal Akuntabilitas untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas dan Berbudaya WTP" secara virtual.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung ini diikuti oleh pejabat dan pegawai OPD yang menangani bagian pelaporan Pemda seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir sebagai narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ikhwan Mulyawan, Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung Surya Hadi, Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Matheus Agus Kristianto, dan Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. Babel Juditha Madyasasi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk terus menjaga agar pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga akuntabilitasnya dan sebagai upaya untuk terus meningkatkan sinergi antara DJPb, pemda, BPKP, DJPK, dan DJKN.

Ikhwan memaparkan peran internal auditor dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan beberapa agenda paparan, seperti isu-isu strategis pengawasan, maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan peran APIP.

Ikhwan juga menyampaikan bahwa tantangan dalam pengawasan intern di masa darurat pandemi biasanya adalah kecepatan, ketepatan baik itu ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi, harmonisasi, serta hasil pengawasan harus disampaikan tepat waktu, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Kemudian terkait SPIP, dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, membangun sistem pengendalian intern yang memadai, dan mencapai tujuan organisasi melalui empat tujuan SPIP.

“APIP perlu berkolaborasi dalam mengawal akuntabilitas penanganan Covid-19, karena dengan adanya kolaborasi di Provinsi Bangka Belitung alhamdulillah Bangka Belitung semua pemda mendapat Opini WTP. BPKP juga siap mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menjadi tempat konsultasi dari berbagai permasalahan,” ujar Ikhwan di akhir paparannya.  

(Kominfo BPKP Babel)