Kabupaten Pesisir Selatan Siap Gunakan Siswaskeudes BPKP

.

PADANG - Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Informasi dan Informatika, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, KB dan Pemberdayaan Perempuan mempersiapkan agar Kabupaten Pesisir selatan menerapakan Siswaskeudes untuk membantu APIP daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa (26/10).

Aplikasi Siswaskeudes dengan teknik audit berbantuan komputer dapat membantu APIP dalam merencanakan penentuan sample secara efektif dan efisien, serta mengurangi potensi risiko yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan akibat masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) APIP di daerah.

Selain itu, konsep Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) yang terdapat dalam aplikasi Siswaskeudes ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem informasi untuk menentukan pengendalian dan monitoring berkelanjutan pada nagari/desa. Ke depannya, dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih optimal.

 

(Tim Kominfo BPKP Sumbar)