BPKP Kembali Dinobatkan Sebagai Badan Publik Informatif

.

JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik (KIP) dengan predikat Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang informatif atau berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diterima Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh secara virtual Selasa (26/10).

Yusuf Ateh mengatakan, dengan predikat informatif ini BPKP harus terus menjaga agar layanan informasi publik berkualitas dan dapat diandalkan.  Aktivitas monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi ini merupakan bagian penting dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik yang berkelanjutan.

“Anugerah informatif dari KIP sangat relevan dengan tagline BPKP untuk selalu hadir dan bermanfaat,” katanya, usai menerima penghargaan.

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik menjadi hal strategis dalam mewujudkan good governance dalam badan publik.

“Ajang ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengapresiasi badan publik yang serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya mengucapkan selamat kepada badan publik yang menerima klasifikasi Informatif. Ia berpesan agar dapat mempertahankan visi untuk menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik. Bagi badan publik yang menerima predikat "Menuju Informatif", diharapkan ke depannya dapat memenuhi kualifikasi Badan Publik "Informatif" dengan komitmen dan strategi yang tepat.

Sedangkan bagi Badan Publik dengan kualifikasi Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif, Wapres Ma’ruf Amin berpesan agar terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik dan mengaplikasikannya secara konsisten dengan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi serta partisipasi dalam setiap aspek pelayanan publik.

Sebagai informasi, pemberian penghargaan kepada BPKP merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

Perlu diketahui, predikat Badan Publik Informatif merupakan klaster tertinggi pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, diikuti 348 badan publik, yang terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga non struktural, perguruan tinggi, lembaga pemerintah non kementerian dan terakhir partai politik.

(Tim Kominfo BPKP/FR)