BPKP Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Papua

.

JAYAPURA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer Eks TH K-2 dan tenaga honor/tenaga kontrak yang mempunyai masa kerja lebih dari 5 tahun yang disampaikan oleh 22 Pemda di wilayah Papua kepada Kemenpan-RB sebanyak 20 ribu tenaga honorer.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, BPKP masih terus melakukan proses verifikasi dan validasi tenaga honorer yang diajukan seluruh Pemda Papua kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kantor Regional di Jayapura.

"Verifikasi dan validasi data tenaga honorer Papua mengacu pada kriteria yang disampaikan oleh Menteri PAN RB kepada BPKP dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil," katanya, Selasa (12/10).

Dikatakan, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor tertentu seperti tenaga guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang perlu menjadi perhatian bersama. 

"BPKP melakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti pembayaran honor, sumber pembayaran dan SPTJM Kepala Daerah atas ketersediaan gaji," ucapnya.

Meski begitu, dirinya belum dapat memastikan kapan proses verifikasi dan validasi selesai dikerjakan. "Proses verifikasi dan validasi bisa cepat dilakukan asalkan berkas dan dokumen lengkap," tutupnya.

(Kominfo BPKP/FR)