BPKP Kalbar Mediasi Kerja Sama Pelindo dan KSOP Terkait Pemanfaatan BMN Pelabuhan Perintis Sintete

.

SINTETE (22/9) -  Perwakilan BPKP Kalbar laksanakan mediasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kerja sama pemanfaatan BMN antara PT Pelindo dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sintete, Sambas. Hasil mediasi diapresiasi kedua pihak dan siap ditindaklanjuti dengan pembenahan ke depan.

“Kerja sama di antara pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan PT Pelindo telah dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama, terkait di dalamnya hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hanya dua pelabuhan di Indonesia yang memiliki kerja sama seperti ini yaitu Sintete dan Probolinggo. Untuk itu kerja sama ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin antara kedua belah. Agar pelayanan kepada publik sekaligus PNBP-nya dapat dioptimalkan,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin dalam rangka Exit Meeting untuk memediasi kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Pelabuhan Perintis Sintete, Sambas pada 22 September 2021 di Ruang Rapat Kantor IPC Pelabuhan Perintis Sintete, Sambas.

Dikdik menegaskan, kesepakatan secara tertulis menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi internal maupun eksternal, termasuk pemeriksa bahkan penegak hukum. “Apabila terdapat hal di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang terdapat dalam kesepakatan, seharusnya perjanjian dapat diadendum dan disesuaikan selama tidak berbenturan dengan peraturan di atasnya. Sehingga pelaksanaan di lapangan dapat sejalan dengan perjanjian yang telah disepakati,” imbuh Kaper.

Lebih lanjut, Dikdik mengingatkan apa yang menjadi jargon ISO, yaitu do what you write, and write what you do. Atau, “Lakukanlah apa yang anda tulis, dan tulislah apa yang anda lakukan”.

“Kontrak perjanjian, perencanaan, penganggaran, dan sebagainya, itu dokumen tertulis. Anda harus konsisten melakukannya sesuai apa yang tertulis itu. Tapi di lapangan, jangan lupa write what you do, tulislah apa yang dilakukan di lapangan. Seperti ketika menerima barang, tulis berita acara penerimaan barang. Ketika membuat rapat, tulis dalam sebuah notulensi rapat. Ketika transaksi, jangan lupa bukti transaksi yang tertulis, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, semua langkah kita terdokumentasi dan terkelola dengan baik. Hal ini sangat berguna dalam rangka akuntabilitasnya, terlebih apabila dilakukan pemeriksaan dan evaluasi,” jelas Kaper.

Selain pentingnya dukungan dokumentasi yang memadai, Korwas Bidang AN BPKP Kalbar Anto Hendrarto yang didampingi Tim PFA di bidangnya, yaitu Andri Tantyo Cahyo Nugroho, Prima Yuniadi Raharto, dan Neddy Sihombing, mengingatkan pentingnya antisipasi risiko. Anto melihat, misalnya, Pelindo belum memiliki hasil pengukuran kekuatan dermaga pelabuhan perintis Sintete itu. “Hal ini akan sangat berisiko apabila di kemudian hari terjadi kelebihan beban yang dapat membuat dermaga ambruk hanya karena kita tidak tahu berapa ukuran ketahanan dermaga dari beban di atasnya yang seharusnya kita jaga,” tambah Anto.

Menerima hasil kerja Tim BPKP Kalbar, Udin Mahmudin General Manager Pelindo II Cabang Pontianak yang didampingi oleh Deputi General Manager Keuangan dan SDM Yuli Wahyu Wibowo setuju untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Tim BPKP. Senada dengan itu, Kepala KSOP Kelas IV Sintete Muhammad As’ari juga menyatakan siap melakukan adendumperjanjian kerja sama.

Baik Udin maupun As’ari mengapresiasi hasil kerja Tim BPKP Kalbar. Mereka merasa terbantu atas kinerja Tim BPKP Kalbar yang telah memberikan mereka manfaat dan solusi bersama terhadap permasalahan yang terjadi dari kerja sama antar kedua belah pihak.

Terkait hasil kerja Tim BPKP yang disampaikan siang itu, pihak KSOP maupun Pelindo Tim BPKP memberikan kesempatan untuk kedua pihak menanggapi notisi hasil pengawasan, sebagai klarifikasi apabila ada yang kurang tepat disertai dengan dokumen buktinya. Sehingga hasil dari Tim BPKP Kalbar semakin sempurna untuk dapat bermanfaat sebagai dasar pembenahan kerja sama pemanfaatan BMN antara kedua instansi tersebut.

 

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)