BPKP Perkuat Peran APIP melalui Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19

.

JAKARTA (23/9) – Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengawasan Intern 2021 berpesan kepada seluruh APIP kementerian/lembaga/daerah untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, serta check and balance, dan pesan inilah yang menjadi perhatian bagi BPKP bagaimana bisa berkolaborasi dengan baik untuk mengawal akuntabilitas program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Diketahui bahwa pandemi Covid-19 ini berpengaruh dalam berbagai dimensi kemasyarakatan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, serta turut membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam penanganannya. Untuk itu, kolaborasi antar pihak-pihak terkait menjadi sangat penting untuk dilakukan seperti yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto dalam Webinar bertajuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang diselenggarakan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Kamis, 23 September 2021.

Iwan Taufiq menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi pengawasan BPKP, APIP, dan APH harus dilakukan sejak awal dan tidak saling tunggu sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Kolaborasi antar lembaga dalam kedaruratan pandemi ini sangat penting karena kita mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara,” ujarnya.

Adapun yang dilakukan oleh BPKP dalam mendorong penguatan kolaborasi dalam penanganan Covid-19 ini adalah dengan menerbitkan pedoman pengawasan untuk BPKP dan APIP, mengadakan Rakornis bersama APIP K/L dan pemda untuk setiap tema pengawasan strategis tersebut, serta membangun aplikasi atas dukungan TI untuk mendokumentasikan hasil pengawasan dan dashboard  untuk pimpinan.

“BPKP siap berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pengawasan intern,” ungkapnya.

Selain Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, webinar ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami, Inspektur V Itjen Kementerian Keuangan R.Patrick Wahyudwisaksono, dan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa.

 

(Kominfo BPKP/FIP)