Kejati DIY Perdalam Ilmu Maturitas SPIP pada BPKP DIY

.

YOGYAKARTA (21/9) - Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Acara yang berlangsung di aula lantai 4 gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tanti A. Manurung, Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan, Koordinator Pengawas Bidang IPP Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bambang Kardiono, Auditor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, para asisten Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi DIY, para koordinator Kejaksaan Tinggi DIY, dan pejabat eselon IV di lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY.

Mengawali sambutannya, Tanti mengharapkan BPKP terus melanjutkan sharing mengenai upaya penegakan hukum di DIY, karena tugas Kejaksaan dan BPKP saling bersinggungan, mendukung, bahkan saling membantu. Di samping itu, Tanti juga mengungkapkan latar belakang diselenggarakannya sosialisasi ini adalah arahan dari pimpinan untuk menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI.

Guna menerapkan manajemen risiko, perlu belajar agar dapat memetakan dan memitigasi risiko atas rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai output yang diharapkan. Menurut Tanti, belajar sangatlah penting untuk lebih matang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Pembelajaran tidak bisa hanya dilakukan sekali, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dalam rangka mematangkan semua yang terkait dengan SPIP, serta benar-benar paham bagaimana membuat penerapan SPIP.

Sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP berperan sebagai Pembina SPIP. Jadi BPKP memiliki andil atas baik buruknya implementasi SPIP di suatu instansi yang dibinanya. Dalam RPJMN 2020-2024, target SPIP adalah Manajemen Risiko Indeks.

"SPI tidak hanya dinilai SPIP-nya saja tetapi terintegrasi antara SPIP, Manajemen Risiko Indeks, indeks efektivitas pencegahan korupsi, serta kapabilitas sistem pengendalian internal di masing-masing lembaga. Yang perlu diperdalam adalah Manajemen Risiko Indeks yang selama ini menjadi kendala," demikian diungkapkan Adi Gemawan dalam sambutannya.

Pengelolaan risiko dilakukan sejak penetapan tujuan organisasi dan penentuan target. Tujuan organisasi dalam rencana strategis, diturunkan dalam rencana kinerja tahunan, dan ditetapkan targetnya dalam perjanjian kinerjanya. Target-target dalam perjanjoian kinerja inilah yang nantinya dikelola risikonya.

Adi Gemawan mengajak peserta sosialisasi agar semangat mendalami manajemen risiko. Ia juga mengingatkan bahwa selain Opini BPK, SPIP dan Manajemen Risiko Indeks menjadi komponen penilaian yang ikut menentukan besaran dana insentif.

 

(Kominfo BPKP DIY/ros)