BPKP Sulbar Bersiap Kawal PSN Pembangunan Bendungan Budong-Budong

.

MAMUJU - Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar hadiri rapat persiapan pembangunan Bendungan Budong-Budong yang digelar oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat ini dihadiri oleh Polda Sulbar, Kajati Sulbar, serta Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan dinas terkait. Rapat tersebut membahas persiapan pembangunan Bendungan Budong-Budong yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional.

Dalam sambutannya, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat Natsir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat 201 Proyek Strategi Nasional (PSN) di mana salah satunya akan hadir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Natsir menyatakan, “Dengan adanya Proyek Strategis Nasional Bendungan Budong-Budong, kami segenap jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat siap mengawal pembangunan Bendungan hingga selesai dan semoga hasil dari pembangunan Bendungan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat khususnya wilayah Kabupaten Mamuju Tengah”.

Natsir menambahkan bahwa dengan adanya pembangunan Bendungan Budong-Budong ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek pembangunan Bendungan, dan setelah proyek Bendungan selesai Natsir juga berharap agar manfaatnya sesuai dengan yang diharapkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Wilayah Sunga Sulawesi III Palu Taufik menjelaskan bahwa proyek pembangunan Bendungan Budong-Budong ini sudah diinisiasi sejak tahun 2014 oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dan dilaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan SDA WS Kalukku-Karama Tahap II. Hasilnya, terdapat potensi bendungan di Sungai Budong-Budong. Rancangan ini kemudian dilanjutkan dengan feasibility study Bendungan DAS Budong-Budong di tahun 2016, dengan hasil potensi pengembangan daerah irigasi yang tersebar di 5 kecamatan seluas 11.400 Ha, di mana 5.000 Ha meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak.

Bendungan Budong-Budong diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku Kabupaten Mamuju Tengah sampai 410 liter/detik serta pasokan listrik, PLTMH rata-rata 0,62 maksimal 1,63 MW. Fungsi lain dari bendungan tersebut juga dapat mereduksi banjir di kota Topoyo sebesar 60% di kawasan rawan bencana di sekitarnya, serta untuk konservasi yaitu peningkatan muka air tanah dan degradasi palung Sungai Budong-Budong. Di akhir sambutan, Taufik menyatakan “dengan diadakannya acara ini, kami berharap seluruh elemen dapat membantu proses pembangunan Bendungan sehingga nantinya dapat meminimalkan hambatan dan proyek selesai pada target yang ditetapkan”.

Acara dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang dimulai oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu yang menyatakan bahwa BPKP khususnya Perwakilan BPKP Sulawesi Barat siap mengawal salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Budong-Budong. Menurutnya, perlu dipetakan risiko yang mungkin terjadi terjadi sehingga kita mampu membuat strategi mitigasi risikonya dari proses pengadaan hingga proses ganti rugi kepada masyarakat sehingga celah-celah fraud dapat diminimalkan.

Pernyataan Kaper BPKP Sulbar ini juga didukung oleh Asisten Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang menyatakan bahwa yang hanya diketahui oleh masyarakat ialah kapan proses ganti rugi dan uang ganti rugi akan mereka dapatkan namun mereka tidak mengetahui bahwa dalam proses pembayaran ganti rugi ini terdapat banyak proses yang dilalui. Ia berharap agar Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan untuk Pembangunan Bendungan Budong-Budong ini rutin menjelaskan bagaimana alur proses ganti rugi dan juga rutin menjelaskan sudah sampai mana proses ganti rugi kepada masyarakat.

(Kominfo BPKP Mamuju)