JAKARTA (14/9) - Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang tidak mudah untuk penyelenggara negara dalam mengelolanya keuangannya. Pada tahun 2020, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Untuk itu, tata kelola keuangan yang baik sangatkah dibutuhkan agar anggaran dapat termanfaatkan dengan maksimal.

Refocussing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah tentu mengubah program yang menuntut setiap kementerian/lembaga/daerah untuk bergerak cepat menyesuaikan keadaan yang luar biasa. Sinergi dan kolaborasi pengawasan juga penting sekali dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terjaga dengan baik mengingat banyaknya risiko yang akan muncul.

“Berbagai program PC-PEN ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis terjadi yang memang sangat dinamis, dalam hal ini kita memahami risiko penggunanan uang negara dalam situasi krisis, sehingga di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kita melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, BPKP, LKPP, semuannya dilibatkan pada saat kita merancang maupun melaksanakan.  Dan yang tidak kalah penting kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang dilakukan secara daring pada Selasa (14/9).

Dalam kesempatan ini, Kementerian Keuangan juga memberikan apresiasi tehadap kerja keras kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) dalam mengelola tata kelola keuangan di tengah pandemi sehingga berhasil mendapatkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil mempertahankan Opini WTP yang diperolah secara berturut-turut minimal sepuluh kali. Opini WTP ini menggambarkan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan optimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, Sri Mulyani berharap K/L/D berperan aktif mempromosikan akuntabilitas secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi sebagai tools-nya.

(Kominfo BPKP/ws)