Kementerian PUPR: BPKP akan Lakukan Audit Sebelum Kontrak Dibayar

.

MAMUJU - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu beserta Korwas JFA Bidang IPP Heru Siswanto ikuti rapat virtual bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kegiatan dimulai dengan paparan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Iwan Suprijanto selaku Direktur Prasarana Strategis menjelaskan brief note penanganan kerusakan bangunan gedung pasca gempa sulbar. Ia menjelaskan sembilan unit bangunan yang sudah diselesaikan proses administrasinya di bawah koordinasi Direktorat Kepatuhan Intern dan Inspektorat Jenderal dan siap dilakukan post audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya dapat dilakukan proses pembayaran.

“Telah disepakati untuk dilakukan post audit oleh BPKP terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. Hasil post audit oleh BPKP menjadi dasar pembayaran melalui addendum kontrak,” jelas Iwan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, Perwakilan BPKP sudah berkoordinasi dengan Balai Kementerian PUPR terkait jenis audit yang dilakukan BPKP. Dokumen-dokumen dari hasil pendampingan oleh Direktorat Kepatuhan Intern dan Inspektorat Jenderal juga akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit, mulai dari tahap perencaan sampai pelaporannya. "Selain menilai kewajaran harga dan volume kegiatan, BPKP juga meminta sinergi yang baik dari Kementerian PUPR dalam menilai spesifikasi teknis di lapangan," tutup Hasoloan.

Kementerian berharap koordinasi ini dapat menjadi langkah percepatan dalam kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Barat. Turut hadir dalam zoom meeting ini Kepala Satgas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulbar,Direktur WasBid Infrastruktur, Tata Ruang PerhubunganBPKP, Direktur Prasarana Strategis, Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Air Minum, Kepala Balai PPW Sulawesi Barat, Kepala Satker PPP Provinsi Sulawesi Barat, para PPK dan penyedia jasaKegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Barat.

(Kominfo BPKP Sulbar)