BPKP, APIP dan APH Kalbar Satukan Langkah Percepat Penyerapan Anggaran

.

PONTIANAK (22/7)—Sebagai salah satu dari 19 provinsi yang dinilai memiliki penyerapan  dana penanganan Covid-19 yang rendah, Provinsi Kalbar dipacu untuk  segera lakukan penyerapan.  BPKP Kalbar berkoordinasi dengan Polda Kalbar, Kejati Kalbar, Inspektur Prov. Kalbar dan OPD-OPD terkait lainnya untuk mendorong penyerapan tersebut dari sisi pengawalan.

“Belanja penanganan Covid-19 harus disegerakan. Jangan khawatir dengan permasalahan hukum apabila kita memang telah berkomitmen dan berintegritas bekerja demi masyarakat banyak,” demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol. Juda Nusa Putra S pada Kamis (22/7) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Ditreskrimsus Polda Kalbar, Pontianak.

Hadir di acara tersebut, Inspektur Prov Kalbar Marlyna, Kadinkes Kalbar Harrison, Direktur RSUD dr. Soedarso Yuliastuti Saripawan, pejabat yang mewakili Kajati Kalbar, Kepala Bappeda Prov Kalbar, dan beberapa OPD lain terkait penanganan Covid-19.

Kurangnya penyerapan antara lain ditengarai akibat kekhawatiran permasalahan hukum di kemudian hari. Di samping itu, terdapat pula petunjuk teknis dari pusat yang belum turun dan hambatan birokrasi lain.

Pada kesempatan itu, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin yang didampingi Korwas Investigasi BPKP Kalbar Muqorrobin menegaskan kesamaan arah tujuan pengawasan, yaitu pengawalan proses pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan lainnya yang harus juga diikuti dengan komitmen dan integritas pejabat dan pelaksana di lapangan.

Peserta rapat menyepakati beberapa hal antara lain lebih proaktif dengan belanja yang telah dilakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran terkait penanganan Covid-19. Dalam kaitan ini, BPKP berkoordinasi dengan APIP Daerah dan APH agar di satu sisi penyerapan dapat ditingkatkan demi manfaatnya bagi masyarakat banyak, di sisi lain pelaksana dapat terjaga sesuai aturan yang berlaku dan mendapatkan kenyamanan dalam pelaksanaan tugasnya.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)